LIVE

PBB DKI Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini, Gubernur Pramono: Kecil Sekali, Jadi Jangan Khawatir

Menurutnya, pengelolaan PBB di Jakarta selama ini berjalan baik. Selain itu, masyarakat juga tertib dalam melakukan pembayaran.

pbb
PBB DKI Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini, Gubernur Pramono: Kecil Sekali, Jadi Jangan Khawatir
PBB DKI Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini, Gubernur Pramono: Kecil Sekali, Jadi Jangan Khawatir (merdeka.com)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta pada tahun ini hanya berkisar 5 hingga 10 persen. Dia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir, karena kenaikan tersebut tergolong sangat kecil dan dilakukan secara transparan.

"PBB jangan khawatir, Jakarta naiknya kecil sekali. Bahkan saya malah ngurangin kemarin. Saya sudah mendapat laporan, tidak lebih dari 5-10 persen, jadi kecil banget lah. Bukan karena apa-apa, karena memang transparansi bagi saya penting sekali,” kata Pramono di Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8). 

Menurutnya, pengelolaan PBB di Jakarta selama ini berjalan baik. Selain itu, masyarakat juga tertib dalam melakukan pembayaran. 

"Untuk Jakarta, persoalan PBB relatif berjalan dengan baik. Orang juga membayar dengan tertib," ucapnya.

Berikan Keringanan dengan NJOP di Bawah Rp2 Miliar

Selain memastikan kenaikan PBB yang minim pada 2025 ini, Pramono juga menekankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memberikan keringanan berupa pembebasan PBB-P2 rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Adapun kebijakan itu berlaku sejak era mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga sempat dilanjutkan oleh mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan ketentuan yang diubah hanya pembebasan PBB untuk rumah pertama.

"Kami ingin memberikan keringanan kepada masyarakat kecil agar tidak terbebani. Karena itu, bagi NJOP di bawah Rp2 miliar dan apartemen di bawah Rp650 juta, PBB-nya tetap nol persen,” katanya. 

Kedepankan Prinsip Keadilan

Pramono bilang, kenaikan PBB 5-10 persen di Jakarta pada tahun ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan daerah, melainkan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan.

"Transparansi bagi saya penting sekali. Jadi, jangan khawatir. Untuk masyarakat kecil, kami pastikan tidak ada beban tambahan," ujar Pramono.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Dicari KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Muncul Jelang Tengah Malam

{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

{{caption}}
Gerak Cepat Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi

{{caption}}
Prabowo Sebut MBG Bakal Jangkau 85 Juta Penerima dan Buka 3 Juta Pekerjaan

{{caption}}
Cerita Prabowo Panggil Kepala PPATK dan BPKP Sebelum Copot 3 Pimpinan BGN

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov Jakarta Beri Potongan Enam Jenis Pajak, Berikut Daftar Lengkapnya

Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan adalah relaksasi BPHTB.

Potongan Pajak
{{caption}}
Wujudkan Pajak Tepat Sasaran, Pemprov DKI Terbitkan Kebijakann Baru PBB-P2 untuk Rumah Kategori Tertentu

Program Pemprov DKI saat ini adalah untuk mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Pramono
{{caption}}
Kabar Baik buat Warga Jakarta, PBB Rumah di Bawah Rp2 M & Apartemen-Rusun di Bawah Rp650 juta Dibebaskan

Kebijakan terkait tidak berlaku bagi pemilik dua unit atau lebih hunian di Jakarta.

Pramono Anung
{{caption}}
Kabar Gembira, Rumah Harga Rp2 Miliar ke Bawah Kini bebas Pajak

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025.

rumah
{{caption}}
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut

Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.

Anies Baswedan
{{caption}}
Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah

Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.

Heru Budi Hartono
{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

pemprov DKI
{{caption}}
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

pemprov DKI
{{caption}}
PBB Anugerahkan Medali Kehormatan untuk Personel RI yang Gugur dalam Misi Perdamaian

Medali Kehormatan itu akan diberikan kepada dua personel perdamaian asal Indonesia yang gugur pada 2025.

berita update
{{caption}}
Kesal Disebut Negara Pelaku Kekerasan Seksual, Israel Putus Hubungan dengan Sekjen PBB

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyebut keputusan PBB itu "sangat keterlaluan".

berita update
{{caption}}
PBB Masukkan Israel ke Daftar Hitam Negara Pelaku Kekerasan Seksual

Bukti-bukti kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan tentara Israel sudah diungkap banyak organiasasi HAM dan media.

berita update
{{caption}}
PBB Masukan Israel ke Daftar Hitam Kekerasan Seksual

PBB dilaporkan memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan seksual di zona konflik di tengah meningkatnya laporan pelanggaran terhadap warga Palestina.

berita update
{{caption}}
Sekjen PBB Kecewa: Konferensi NPT Gagal Capai Kesepakatan Akhir

Sekjen PBB Antonio Guterres kecewa setelah Konferensi Tinjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) gagal mencapai konsensus. Kegagalan Konferensi NPT Gagal ini menyoroti tantangan besar perlucutan senjata.

antonio guterres
{{caption}}
Indonesia Perkenalkan Liga Universitas, Inisiatif Pemberdayaan Pemuda di World Football Day 2026

Indonesia mengambil peran penting di World Football Day 2026 dengan memperkenalkan Liga Universitas, sebuah inisiatif inovatif untuk memberdayakan pemuda melalui sepak bola dan mempromosikan kesehatan mental.

diplomasi olahraga
{{caption}}
Distribusi SPPT PBB Mataram 2026 Capai Rp34,46 Miliar, BKD Optimistis Target Tercapai

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah memulai **distribusi SPPT PBB Mataram 2026** sebanyak 99.059 lembar dengan total nilai mencapai Rp34,46 miliar lebih, menunjukkan peningkatan potensi pajak daerah dan optimisme pencapaian target.

bkd mataram
{{caption}}
Pemkab Rejang Lebong Targetkan Penerimaan PBB Rp3,2 Miliar di Tahun 2026, Optimis Terpenuhi

Pemkab Rejang Lebong menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp3,2 miliar pada tahun 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Akankah target ambisius penerimaan PBB Rejang Lebong ini tercapai?

bengkulu
{{caption}}
Ada Diskon PBB-P2 Hingga 10 Persen pada 2026 di Jakarta, Ini Jadwal dan Besarannya

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
Pemkot Medan Sediakan Layanan PBB dan Penghapusan Denda Selama MTQ Ke-59

Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program penghapusan denda selama pelaksanaan MTQ Ke-59, mempermudah masyarakat.

konten ai
{{caption}}
Pemkot Madiun Gencarkan Layanan Pajak Keliling, Target PBB Rp22,36 Miliar Terkejar?

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

bapenda madiun
{{caption}}
Bapenda Bekasi Tingkatkan Pendapatan Daerah Melalui Operasi Lapangan, Target Rp3,8 Triliun

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

bapenda bekasi