LIVE

Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah

Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.

heru budi hartono
Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah
Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah (merdeka.com)

Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalurkan 68 ekor sapi sebagai hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. (Lizsa Egeham).
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalurkan 68 ekor sapi sebagai hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. (Lizsa Egeham). © 2024 liputan6

Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berdampak terhadap masyarakat bawah. 


"Karena (NJOP) Rp2 miliar ke bawa gratis, pensiunan gratis," kata Heru di Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut dia, peraturan yang baru saja ditandatangani sama sekali tidak memberatkan kalangan bawah karena mereka tidak dikenakan pajak PBB-P2.


Heru mengatakan, peraturan gubernur (pergub) tersebut hanya berdampak bagi orang yang sudah memiliki rumah kedua atau ketiga dan seterusnya sehingga dapat dipastikan warga yang memiliki rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp2 miliar masih aman.

"Untuk masyarakat yang bawah itu tidak terkena dampak. Semua terkena setelah ada rumah kedua ketiga dan seterusnya," ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan bahwa kebijakan insentif pajak tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2024 diterbitkan sebagai implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut dia, peraturan tersebut untuk menciptakan keadilan pemungutan PBB-P2 melalui perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat lebih tepat sasaran.

Ia mengatakan bahwa insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar dan apabila mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka pembebasan akan diterapkan pada NJOP terbesar.


"Hal ini mempertimbangkan bahwa kebijakan tahun-tahun sebelumnya adalah dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Lusiana menyebutkan, pada tahun ini, pihaknya memberikan kebijakan berupa pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan atau sanksi pajak, serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang.


Itu semua, kata Lusiana, bertujuan untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Polisi Sebut Sumber Api Kebakaran Apartemen Mediterania dari Panel Listrik

{{caption}}
Kasus Haji Ilegal Masuk Radar Bareskrim Polri, Begini Modusnya

{{caption}}
Hasil PSIM vs Persita: Pendekar Cisadane Bawa Pulang 3 Poin dari Sultan Agung

{{caption}}
3 WNI Ditangkap di Arab Saudi, Kemenhaj Perkuat Satgas Haji Ilegal

{{caption}}
LRT Jakarta Rute Velodrome ke Pasar Pramuka Mulai Diuji Coba Hari Ini

{{caption}}
Ini Daftar Aset Anak dan Istri Bandar Narkoba Ko Erwin Senilai Rp15,3 Miliar Disita Polisi

Topik Terkait
{{caption}}
PBB DKI Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini, Gubernur Pramono: Kecil Sekali, Jadi Jangan Khawatir

Menurutnya, pengelolaan PBB di Jakarta selama ini berjalan baik. Selain itu, masyarakat juga tertib dalam melakukan pembayaran.

PBB
{{caption}}
Wujudkan Pajak Tepat Sasaran, Pemprov DKI Terbitkan Kebijakann Baru PBB-P2 untuk Rumah Kategori Tertentu

Program Pemprov DKI saat ini adalah untuk mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Pramono
{{caption}}
Kabar Baik buat Warga Jakarta, PBB Rumah di Bawah Rp2 M & Apartemen-Rusun di Bawah Rp650 juta Dibebaskan

Kebijakan terkait tidak berlaku bagi pemilik dua unit atau lebih hunian di Jakarta.

Pramono Anung
{{caption}}
Kabar Gembira, Rumah Harga Rp2 Miliar ke Bawah Kini bebas Pajak

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025.

rumah
{{caption}}
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Insentif PPN DTP
{{caption}}
Simak Cara Dapat Diskon Bayar PBB di Jakarta, Makin Mudah karena Bisa dari Rumah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak
{{caption}}
Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak

Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan
{{caption}}
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Pajak Bumi dan Bangunan
{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

pemprov DKI
{{caption}}
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta

Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
{{caption}}
Masyarakat Mau Beli Rumah Bisa Dapat Bantuan Biaya Admin Hingga Rp4 Juta

Pemerintah akan memberikan insentif pajak sektor properti.

kemenkeu
{{caption}}
Beli Rumah Rp2 Miliar Tak Perlu Bayar Pajak

Pembebasan pajak pembelian rumah ini berlaku hingga Juni 2024 mendatang.

diskon pajak rumah
{{caption}}
DKI Jakarta Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca di Jabodetabek Hingga Akhir Januari

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkontribusi dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah penyangga Jabodetabek, memperpanjang pelaksanaannya untuk mitigasi cuaca ekstrem dan mencegah banjir.

banjir jakarta
{{caption}}
Momen Anies, Ahok, Foke hingga Bang Yos Tulis Harapan 2025 di Balai Kota, Jokowi dan Heru Budi Absen

Pemprov Jakarta mengundang para mantan gubernur hadir dalam acara Bentang Harapan JAKasa di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

ahok
{{caption}}
Tak Lagi Kasetpres, Heru Budi Hartono Jadi Staf Khusus Mensesneg

Adapun posisi Heru sebagai Kasetpres digantikan oleh Mayjen TNI Ariyo Windutomo.

berita update
{{caption}}
Jejak Heru Budi, Orang Dekat Jokowi yang Digeser Jadi Stafsus Mensesneg

Heru Budi menempati posisi sebagai staf khusus Mensesneg Prasetyo Hadi. Politikus Gerindra ini dikenal sebagai orang dekat Prabowo.

berita update
{{caption}}
Diberhentikan dari Pj Gubernur, Ini Perjalanan Karir Heru Budi yang Dikenal Dekat dengan Jokowi

Heru akan kembali bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden setelah diberhentikan sebagai Pj Gubernur Jakarta.

heru budi hartono
{{caption}}
Jokowi Berhentikan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta, Digantikan Pejabat Kemendagri Ini

Heru Budi sebelumnya dilantik sebagai Pj Gubernur Jakarta pada 17 Oktober 2022 dan berakhir pada hari ini Kamis (17/10).

heru budi hartono
{{caption}}
Rawan Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, Pemprov DKI Targetkan Flyover Latumenten Rampung 2026

Pembangunan flyover diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api.

berita update
{{caption}}
Balai Budaya Condet: Ruang Vital Pemprov DKI Lestarikan Seni dan Tradisi Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Balai Budaya Condet sebagai wadah penting untuk pelestarian seni dan tradisi, khususnya budaya Betawi, serta mendukung kiprah seniman lokal.

balai budaya condet
{{caption}}
Gubernur Pramono Harap Program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta Tekan Rasio Gini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta yang diperluas dapat menekan angka rasio gini dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak.

anggaran pendidikan
{{caption}}
Pemprov DKI Komitmen Hidupkan Ruang Ekonomi Kreatif Jakarta, Wagub Rano Karno: Dorong Kolaborasi dan Budaya Lokal

Wagub DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk mengoptimalkan ruang kreatif guna mendorong pertumbuhan Ekonomi Kreatif Jakarta, mengintegrasikan seni, budaya, dan inovasi serta menjadikan kota ini pusat kreativitas global.

ekonomi kreatif jakarta
{{caption}}
Rano Karno Setujui Penambahan Personel Satpol PP DKI, Atasi Beban Kerja Berat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyetujui usulan Penambahan Personel Satpol PP DKI, menyikapi beban kerja berat dan jumlah ideal yang belum terpenuhi. Simak detailnya!

beban kerja petugas
{{caption}}
Wagub Rano Akui Keterbatasan Fasilitas Satpol PP: Institusi Besar Tapi Tidak Punya Mako

Satpol PP DKI belum memiliki markas komando (mako) yang memadai, meski memiliki jumlah personel besar dan beban kerja tinggi di lapangan.

liputan6