LIVE

Kabar Baik! PBB 2026 Bakal Dapat Insentif, Ada Diskon hingga Gratis

Pramono menyatakan bahwa saat ini ia sedang menyusun enam paket kebijakan insentif untuk PBB-P2 tahun 2026, yang mencakup pembebasan pajak hingga 100 persen.

jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Realisasi APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: Liputan6.com/Winda Nelfira).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Realisasi APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: Liputan6.com/Winda Nelfira). (© 2026 Liputan6.com)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengungkapkan bahwa pemerintahnya sedang mempersiapkan kebijakan baru terkait insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2026.

"Pemerintah DKI Jakarta konsisten untuk menjaga ekonomi pemerintah provinsi DKI Jakarta, untuk itu kami akan segera mengeluarkan kebijakan baru mengenai insentif PBB-P2 tahun 2026 yang kurang lebih ada enam paket kebijakan," ujarnya usai konferensi pers mengenai Realisasi APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Pramono menambahkan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Jakarta.

"Pemerintah DKI Jakarta konsisten untuk menjaga ekonomi pemerintah provinsi DKI Jakarta, untuk itu kami akan segera mengeluarkan kebijakan baru mengenai insentif PBB-P2 tahun 2026 yang kurang lebih ada enam paket kebijakan," tegasnya. Ia juga menjelaskan bahwa skema insentif yang dirancang tidak hanya mencakup pembebasan pajak, tetapi juga memberikan keringanan bagi wajib pajak tertentu.

"Bagi yang dibebaskan kami akan bebaskan 100 persen, tapi bagi yang dikenakan kami akan mengurangi dan sebagainya, itu yang akan segera kita putuskan," tutupnya.

Mempertahankan Daya Beli

Pramono menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk memberikan dorongan kepada masyarakat sekaligus mempertahankan daya beli di tengah perubahan kondisi ekonomi. Diharapkan dengan adanya insentif ini, tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak juga akan meningkat.

"Mudah-mudahan ini akan membuat masyarakat akan semakin bergairah dan konsisten dan ikut memiliki Jakarta," ujar Pramono. Meskipun demikian, Pramono belum memberikan rincian mengenai enam paket kebijakan yang dimaksud. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih sedang menyempurnakan formulasi kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Pandasurya Wijaya
Editor Pandasurya Wijaya
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Real Madrid Pertimbangkan Ulang Kepergian Carvajal, Belajar dari Kasus Modric

{{caption}}
Candu Judi Online Bikin Karyawan Minimarket Gelap Mata, Nekat Bobol Brankas Toko

{{caption}}
Penantian Panjang Barcelona di Liga Champions Berlanjut

{{caption}}
KPK Terus Usut Kasus Kuota Haji, Gali Keterangan dari 5 Biro Travel

{{caption}}
Azizah Salsha Pilih Damai, Hanya Bigmo yang Hadiri Mediasi

{{caption}}
Ikan Sapu-Sapu yang Kini Diburu, Menilik Bahaya dan Manfaat Olahannya

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Bogor Berlakukan Relaksasi PBB Bogor 2026: Bebas Pajak hingga Diskon Tunggakan

Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Relaksasi PBB Bogor 2026, menawarkan pembebasan pajak hingga diskon besar untuk tunggakan demi meringankan beban warga dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Relaksasi PBB Bogor
{{caption}}
Pemprov Jakarta Beri Potongan Enam Jenis Pajak, Berikut Daftar Lengkapnya

Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan adalah relaksasi BPHTB.

Potongan Pajak
{{caption}}
Fakta Menarik Diskon PBB-P2 Bogor: Pemkab Beri Keringanan Hingga 100% dan Hapus Denda Sampai Akhir 2025!

Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan Diskon PBB-P2 Bogor hingga 100% dan penghapusan denda. Simak detail program keringanan pajak yang berlaku hingga akhir 2025 ini!

PBB P2 Bogor
{{caption}}
Jangan Ketinggalan! Program Keringanan Pajak Karawang Berakhir 30 September, Ada Diskon Hingga 50% untuk PBB-P2

Bupati Karawang mengajak masyarakat memanfaatkan program Keringanan Pajak Karawang dengan penghapusan denda dan diskon PBB-P2. Jangan lewatkan kesempatan ini!

Keringanan Pajak Karawang
{{caption}}
Dear Warga Tangerang, Cek Cara Dapat Diskon Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Selama Agustus Berikut Ini

Diskon yang diberikan untuk pembayaran PBB-P2 dengan besaran diskon 20 persen untuk tahun 1990-2014.

Diskon PBB
{{caption}}
PDIP: Pemerintah Diberikan Ruang Diskresi untuk Turunkan PPN 12 Persen

Said menyatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

PDIP
{{caption}}
Daftar Barang dan Jasa yang Tak Kena PPN 12 Persen

Pemerintah tetap memutuskan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen pada Januari 2025.

Berita Update
{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

pemprov DKI
{{caption}}
Kebon Pala Jaktim Terendam Banjir, Air Capai 1 Meter Lebih Jumat Pagi Ini

Banjir setinggi hingga 110 cm merendam Kebon Pala, Jakarta Timur. Warga masih bertahan di rumah, sementara hujan deras jadi pemicu utama genangan.

banjir
{{caption}}
Ajang Balap Dunia FIA Rallycross Bakal Digelar di Ancol Desember, Target 30 Ribu Penonton

Jakarta akan menggelar FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol. Pemprov menargetkan 30 ribu penonton dan menyiapkan infrastruktur serta transportasi.

berita update
{{caption}}
IMI Optimis FIA Rallycross World Cup 2026 Jakarta Cocok untuk Pecinta Otomotif Indonesia

Ketua Umum IMI, Moreno Soeprapto, menilai FIA Rallycross World Cup 2026 Jakarta di Sirkuit E-Prix Ancol sangat sesuai dengan karakter dan minat pecinta otomotif Indonesia, menawarkan tontonan praktis dan atraktif.

balap mobil
{{caption}}
Jakarta Siap Jadi Tuan Rumah FIA Rallycross World Cup 2026 Berkat Infrastruktur Terintegrasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapan Jakarta sebagai tuan rumah FIA Rallycross World Cup 2026, didukung infrastruktur transportasi dan fasilitas olahraga terintegrasi yang menjanjikan pengalaman balap kelas dunia.

ancol
{{caption}}
Pelabuhan Sunda Kelapa Genjot Pendapatan Lewat Optimalisasi Aset Idle

Pelabuhan Sunda Kelapa mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan aset idle, bertujuan meningkatkan pendapatan serta efisiensi operasional dan kontribusi ekonomi nasional.

aset idle
{{caption}}
TransJakarta Kaji Elektrifikasi Mikrotrans, Siap Hadapi Tantangan Baterai dan Infrastruktur

TransJakarta bersama Dinas Perhubungan sedang mengkaji elektrifikasi Mikrotrans untuk meningkatkan layanan angkutan umum, meskipun menghadapi tantangan kapasitas baterai dan kesiapan infrastruktur.

bus listrik
{{caption}}
Pramono Geram Saat Lihat Video Aksi Premanisme di Jakarta: Tak Ada Kompromi Lagi

Pramono memastikan, telah meminta jajaran Satuan Polisi (Satpol) PP DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk gangguan keamanan.

berita update
{{caption}}
Pramono Izinkan Parpol Gunakan Naming Right Halte-Stasiun di Jakarta: Asalkan Bayar

Menurut Pramono, skema pemberian hak nama itu merupakan kerja sama komersial sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menambah pendapatan.

berita update
{{caption}}
Pramono Larang Ondel-ondel Dipakai Ngamen di Jalanan: Itu Ikon Betawi, Kami akan Beri Edukasi

Menurut Pramono, ondel-ondel merupakan salah satu ikon Betawi. Dia menyampaikan keberadaan ondel-ondel telah lama menjadi simbol yang khas dengan Jakarta.

berita update
{{caption}}
Pramono Ungkap Rencana Jalur KRL Baru Bakal Lewati Kota Tua hingga Tembus JIS

Pramono mengatakan akan ada jalur KRL baru yang melintasi kawasan Kota Tua yang terhubung ke JIS.

berita update
{{caption}}
Pramono Teken SE, ASN DKI Wajib WFH Tiap Jumat dengan 2 Kali Absen Daring

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN.

berita update
{{caption}}
WFH Jumat Diawasi Ketat, ASN Nongkrong di Kafe Akan Disanksi Tegas

Pramono akan menerapkan pembatasan bagi ASN yang bekerja pada hari Jumat, sejalan dengan kebijakan work from home, dengan jumlah antara 20 hingga 50 persen.

berita update