Pajak PBB

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307,5 miliar pada tahun 2026, menunjukkan tren positif di triwulan pertama.

Pramono menyatakan bahwa saat ini ia sedang menyusun enam paket kebijakan insentif untuk PBB-P2 tahun 2026, yang mencakup pembebasan pajak hingga 100 persen.

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) OKU kembali memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk optimalisasi penyerapan PAD OKU. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah secara maksimal.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berinovasi demi tercapainya target Peningkatan PAD Palembang pada tahun 2026 setelah capaian 2025 meleset.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa pajak berkeadilan sebagai respons atas keresahan publik terhadap kenaikan pajak, menekankan objek pajak pada harta produktif dan kebutuhan sekunder.