Survei KHL Sebagai Basis Perhitungan UMP 2026 Sudah Rampung, Kapan Diumumkan?

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa variasi dalam kenaikan UMP untuk tahun 2026 cukup signifikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Kadin telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi industri untuk menyusun masukan mengenai formula UMP/UMR tahun depan.

Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) serta Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.

Proses penyusunan aturan tersebut, ia tegaskan dilakukan dengan hati-hati. Melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

Penyusunan formula UMP tersebut melibatkan koordinasi antara Kemnaker dan Kemenko Perekonomian.

Tim khusus di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pembahasan Kenaikan UMP 2026 masih dalam proses, melibatkan dialog sosial dan kajian mendalam. Kapan keputusannya?

Proses perumusan upah minimum 2026 telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Namun, dia belum bisa menyebutkan target kapan hasil finalnya akan keluar.

Secara formulasi penghitungan, pemerintah juga bakal meminta masukan dari akademisi agar UMP 2026 bisa ketok palu.

Yassierli menjelaskan rata-rata kenaikan upah minumum nasional sebesar 6,5 persen baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengaku sudah mendapat arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait Upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan fasilitas **sertifikasi kompetensi gratis** bagi alumni program **MagangHub** untuk memperkuat daya saing mereka di pasar kerja dan membuka peluang karier yang lebih luas.

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan KarirHub, platform terintegrasi untuk mendukung estafet karier alumni Magang Nasional, menjembatani mereka ke pasar kerja nasional maupun internasional.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

PT Freeport Indonesia dan pekerjanya menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-24 periode 2026-2028, memperkuat hubungan industrial dan menjamin peningkatan kesejahteraan karyawan melalui kesepakatan yang kekeluargaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan WFH karyawan swasta satu hari seminggu bersifat imbauan, diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan demi menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara, dengan fokus pada kepatuhan dan efekt

Menaker Yassierli menyambut adopsi Standar Ketenagakerjaan Internasional Ekonomi Platform, langkah krusial untuk memastikan kerja layak dan perlindungan komprehensif bagi jutaan pekerja digital di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan betapa krusialnya perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Penerima Upah untuk menjamin kepastian dan rasa aman bagi seluruh pekerja di Indonesia. Simak detail program dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa

Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

Menaker mengatakan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai kebutuhan dasar di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi Magang Nasional. Simak bagaimana program ini tetap berjalan dan bahkan diusulkan untuk peningkatan kuota hingga 150 ribu peserta!

Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa ia telah menerima surat dari Kementerian Keuangan mengenai program efisiensi jilid III.