Menaker Keluhkan Efisiensi Jilid III Saat Rapat dengan DPR

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9).

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan tetap diterapkan hingga tahun 2026.

Capaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kemenkeu dalam mengelola sumber daya negara secara hati-hati, modern, dan lebih terpercaya.

Usulan anggaran tersebut dibagi berdasarkan fungsi, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBN.

Kementerian Keuangan memangkas anggaran Kemnaker hingga 57 persen tahun 2025.

Komisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.

DPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.

Ketua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.

Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

Menaker mengatakan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai kebutuhan dasar di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi Magang Nasional. Simak bagaimana program ini tetap berjalan dan bahkan diusulkan untuk peningkatan kuota hingga 150 ribu peserta!

Kemnaker telah mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tambahan kuota peserta magang nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan WFH Perusahaan Swasta memberikan keleluasaan penuh bagi entitas bisnis untuk menentukan hari pelaksanaannya sendiri, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berlaku efektif mulai 1 April

Menaker Yassierli akan mengirimkan tim pengawas dari Kemnaker untuk menindak tegas pelanggaran terhadap pelaksanaan WFH satu kali dalam seminggu.