Di Era Sri Mulyani Kemenkeu Berhasil Hemat Anggaran Sebesar Rp 3,53 Triliun

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan tetap diterapkan hingga tahun 2026.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berhasil mencatat efisiensi anggaran sebesar Rp 3,53 triliun dalam rentang waktu 2020 hingga 2025. Efisiensi ini diperoleh melalui benchmarking dan evaluasi terhadap belanja yang dianggap tidak diperlukan. "Kita lakukan benchmarking sejak tahun 2020, kita telah dapat mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan. Dan kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020-2025 adalah sebesar Rp 3,53 triliun," jelas Suahasil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta pada Rabu (10/9/2025).

Suahasil menilai pencapaian ini sebagai bukti nyata komitmen Kemenkeu dalam pengelolaan sumber daya negara yang lebih hati-hati, modern, dan dapat dipercaya. Ia juga menyatakan bahwa pada tahun 2026, kebijakan efisiensi anggaran akan tetap menjadi fokus utama Kemenkeu. Strategi yang akan diterapkan meliputi kolaborasi kegiatan, perluasan implementasi standardisasi biaya, pengendalian belanja birokrasi, serta optimalisasi kantor-kantor layanan bersama di seluruh Indonesia. "Tentu di tahun 2026, dalam rencana kerja anggaran 2026, kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan," tuturnya. Dengan strategi ini, Kemenkeu berharap efisiensi dapat diperluas, tidak hanya dalam lingkup internal kementerian, tetapi juga mendorong pengelolaan anggaran yang lebih hemat di tingkat birokrasi nasional.

Peningkatan dan penguatan sumber daya manusia perlu dilakukan seiring dengan modernisasi

Modernisasi manajemen sumber daya manusia (SDM) dan teknologi digital turut mendukung upaya efisiensi anggaran. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa jumlah pegawai mengalami penurunan dari 82.468 orang pada tahun 2019 menjadi 77.412 orang pada tahun 2025. Meskipun jumlah pegawai berkurang, kualitas mereka tetap ditingkatkan melalui seleksi yang ketat, pengembangan kompetensi, serta pembangunan digital workplace. "Ada 77.412 pegawai dari yang kalau kita bandingkan dengan 2019 sebenarnya ini terjadi penurunan, 2019 pegawai Kementerian Keuangan itu 82.468 pegawai, sekarang 77.412 pegawai," ujarnya.

Selain itu, Kemenkeu juga memanfaatkan 19 aplikasi utama seperti Cortex, CESA, dan SIMAN untuk meningkatkan interoperabilitas sistem. Dengan adanya digitalisasi ini, pengawasan anggaran menjadi lebih transparan, cepat, dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pegawai berkurang, langkah-langkah strategis yang diambil Kemenkeu mampu memastikan bahwa kualitas layanan dan pengelolaan anggaran tetap optimal. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini.

Kemenkeu berusaha mengurangi anggaran

Dengan memperkuat sistem pengawasan internal, Kemenkeu berkomitmen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pemborosan dan meningkatkan integritas dalam birokrasi. Diharapkan, anggaran sebesar Rp 42,82 triliun yang dialokasikan untuk tahun 2025 dapat dikelola dengan lebih efisien. "Keseluruhannya bekerja di dalam 1.071 satuan kerja yang terus kita lakukan penguatan dengan pengawasan internal yang makin kuat dan dengan anggaran sebesar Rp 42,82 triliun. Ini adalah anggaran tanpa BLU dan sekitar 1,03 persen dari APBN tahun anggaran 2025," ujarnya. Dia juga menambahkan bahwa kebijakan anggaran Kementerian Keuangan akan terus berfokus pada peningkatan efisiensi, sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara optimal.

Prioritas APBN 2026 mencakup kesehatan dan penyediaan makanan bergizi secara gratis

Pemerintah telah menetapkan sejumlah program sosial sebagai fokus utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, serta pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi komponen penting dalam belanja negara tahun depan.

"Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan," kata Sri Mulyani di Istana Negara ditulis Kamis (24/7/2025). Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program tersebut.

Menurut Sri Mulyani, program-program yang telah dirancang bertujuan untuk memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menganggap kebijakan ini sangat penting dalam upaya membangun dasar sumber daya manusia Indonesia yang lebih tangguh di masa mendatang.

Program sosial ini akan didukung oleh alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan, sejalan dengan usaha pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal serta efektivitas pengeluaran negara. "Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya," ujarnya.