Bocoran Kemenkeu: Efisiensi Anggaran Berlanjut Tahun 2026

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9).

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan tetap diterapkan hingga tahun 2026.

Capaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kemenkeu dalam mengelola sumber daya negara secara hati-hati, modern, dan lebih terpercaya.

Sri Mulyani menegaskan belanja gaji pegawai tetap dipertahankan, sementara belanja barang dan modal ditinjau secara ketat untuk memastikan efektivitasnya.

Pemangkasan anggaran itu sebagai dukungan atas instruksi presiden nomor 1 tahun 2025.

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

DJP memastikan wacana pengenaan PPN pada jasa jalan tol masih tahap perencanaan dan belum diatur dalam regulasi, sehingga belum berdampak ke masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang dialog langsung dengan pengusaha Amerika Serikat (AS) di Washington D.C., mempererat hubungan ekonomi dan membuka peluang investasi. Simak komitmen Indonesia menjaga stabilitas ekonomi dan reformasi struktural

Di tengah gejolak krisis energi global, Indonesia mengandalkan reformasi ekonomi struktural, termasuk pembentukan Satgas P2SP, untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga stabilitas makroekonomi.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menunjukkan dominasinya di pasar keuangan dengan meraih empat penghargaan bergengsi dari Kemenkeu sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama SUN, menegaskan komitmennya terhadap pembangunan nasional.

Keterbatasan anggaran memaksa PB Akuatik memulangkan atlet pelatnas Asian Games 2026 ke klub. Simak dampak efisiensi anggaran pelatnas akuatik terhadap persiapan atlet menuju Aichi-Nagoya.

Setelah sempat terganggu, operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Bekasi kini kembali normal berkat respons cepat Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengatasi kendala operasional.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan pembangunan kantor Satpol PP DKI Jakarta tertunda akibat efisiensi anggaran, padahal kebutuhan markas komando sangat mendesak untuk menunjang kinerja ribuan personel.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan efisiensi anggaran daerah sukses mewujudkan program **Sekolah Gratis Banten** untuk tingkat menengah, menjangkau puluhan ribu siswa dan akan diperluas ke MA swasta.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 17 April 2026 bagi ASN, sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah.