Wamenkeu: Efisiensi Anggaran 2020-2025 Capai Rp3,53 Triliun

Capaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kemenkeu dalam mengelola sumber daya negara secara hati-hati, modern, dan lebih terpercaya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan mencatat efisiensi anggaran hingga Rp3,53 triliun dalam periode 2020 hingga 2025.

Efisiensi tersebut diperoleh dari hasil benchmarking serta evaluasi terhadap belanja yang dinilai tidak diperlukan.

"Kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020-2025 adalah sebesar Rp3,53 triliun," kata Suahasil dalam Raker dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (10/9).

Menurut Suahasil, capaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kemenkeu dalam mengelola sumber daya negara secara hati-hati, modern, dan lebih terpercaya.

Efisiensi Anggaran Masih Jadi Prioritas

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada 2026 kebijakan efisiensi anggaran akan tetap menjadi prioritas Kemenkeu.

Strategi yang akan ditempuh mencakup kolaborasi kegiatan, perluasan implementasi standardisasi biaya, pengendalian belanja birokrasi, serta optimalisasi kantor-kantor layanan bersama di seluruh Indonesia.

"Dalam rencana kerja anggaran tahun 2026, kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi dan perluasan strategi efisiensi anggaran termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan," ujarnya.

Melalui strategi tersebut, Kemenkeu berharap efisiensi bisa semakin diperluas, tidak hanya pada lingkup internal kementerian tetapi juga mendorong pengelolaan anggaran yang lebih hemat di level birokrasi nasional.

Modernisasi dan Penguatan SDM

Upaya efisiensi anggaran juga didukung dengan modernisasi manajemen sumber daya manusia (SDM) dan teknologi digital. Kemenkeu mencatat jumlah pegawai menurun dari 82.468 orang pada 2019 menjadi 77.412 orang pada 2025.

Meski berkurang, kualitas pegawai ditingkatkan melalui seleksi ketat, pengembangan kompetensi, dan pembangunan digital workplace.

"Ada 77.412 pegawai dari yang kalau kita bandingkan dengan 2019 sebenarnya ini terjadi penurunan, 2019 pegawai Kementerian Keuangan itu 82.468 pegawai, sekarang 77.412 pegawai," ujarnya.

Selain itu, Kemenkeu memanfaatkan 19 aplikasi inti, seperti Cortex, CESA, dan SIMAN, untuk meningkatkan interoperabilitas sistem. Digitalisasi ini membuat pengawasan anggaran lebih transparan, cepat, dan efisien.

Upaya Kemenkeu Tekan Anggaran

Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan dengan sistem pengawasan internal yang diperkuat, Kemenkeu berupaya menekan potensi pemborosan serta meningkatkan integritas birokrasi.

Anggaran sebesar Rp 42,82 triliun yang dialokasikan untuk 2025 diharapkan bisa dikelola secara lebih optimal.

"Keseluruhannya bekerja didalam 1.071 satuan kerja yang terus kita lakukan penguatan dengan pengawasan internal yang makin kuat dan dengan anggaran sebesar Rp 42,82 triliun. Ini adalah anggaran tanpa BLU dan sekitar 1,03 persen dari APBN tahun anggaran 2025," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan anggaran Kementerian Keuangan akan terus memperkuat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran digunakan dengan baik.