Di Tangan Menkeu Purbaya, Efisiensi Anggaran Tahun 2026 Jalan Terus

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan terus dilanjutkan pada tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9).

"Tentu di tahun 2026, dalam rencana kerja anggaran, kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran," ujar Suahasil.

Menurutnya, kebijakan ini penting untuk memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Efisiensi Rp 3,53 Triliun Sejak 2020

Suahasil menjelaskan, sejak 2020 hingga 2025, Kemenkeu berhasil mencatatkan efisiensi anggaran sebesar Rp3,53 triliun. Capaian tersebut diperoleh melalui evaluasi menyeluruh terhadap belanja dan pemangkasan anggaran yang dinilai tidak mendukung prioritas pembangunan.

"Kita lakukan benchmarking sejak tahun 2020. Kita telah dapat mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan. Dan kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020-2025 adalah sebesar Rp3,53 triliun," jelasnya.

Ia menambahkan, pencapaian ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di Kemenkeu berjalan efektif. Efisiensi tidak hanya tentang penghematan, tetapi juga terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Fokus 2026: Kendalikan Belanja Birokrasi

Memasuki 2026, Kemenkeu menyiapkan strategi baru dalam menekan belanja pemerintah. Salah satu fokus utamanya adalah pengendalian biaya rutin yang dianggap membebani anggaran tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik.

"Kemudian perluasan implementasi standardisasi biaya, pengendalian biaya belanja birokrasi, dan juga perluasan kantor-kantor layanan bersama Kemenkeu di seluruh Indonesia," tambah Suahasil.

Selain pengendalian struktur biaya, modernisasi digital juga menjadi senjata utama Kemenkeu. Saat ini, terdapat 19 aplikasi inti yang digunakan, termasuk Cortex, CESA, dan SIMAN, untuk mempercepat serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Modernisasi SDM dan Digitalisasi

Suahasil juga menyoroti pentingnya manajemen sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari strategi efisiensi. Kemenkeu mencatat, jumlah pegawai berkurang dari 82.468 orang pada 2019 menjadi 77.412 orang pada 2025.

Meski jumlah pegawai menurun, kualitas SDM ditingkatkan melalui seleksi ketat, pengembangan kompetensi, dan penerapan digital workplace untuk mendukung kinerja organisasi.

"Ada 77.412 pegawai, dari yang kalau kita bandingkan dengan 2019 sebenarnya ini terjadi penurunan, 2019 pegawai Kementerian Keuangan itu 82.468 pegawai, sekarang 77.412 pegawai," pungkasnya.