Dapat Arahan Dari Prabowo, Menaker Segera Umumkan UMP 2025

Gubernur di setiap provinsi diwajibkan untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat 24 Desember 2025, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.

Manaker menyampaikan Peraturan Pemerintah tentang UMP 2026 telah melalui proses kajian dan diskusi yang mendalam, melibatkan pihak pengusaha serta buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda.

Proses penyusunan aturan tersebut, ia tegaskan dilakukan dengan hati-hati. Melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

Tim khusus di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pembahasan Kenaikan UMP 2026 masih dalam proses, melibatkan dialog sosial dan kajian mendalam. Kapan keputusannya?

Proses perumusan upah minimum 2026 telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Namun, dia belum bisa menyebutkan target kapan hasil finalnya akan keluar.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjanjikan formula UMP 2025 rampung dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kemnaker memastikan UMP 2025 akan naik.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga meminta kepada seluruh pihak untuk bisa bersabar terkait penetapan UM 2025.

Kemnaker masih menggodok rumus perhitungan upah bersama.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memulai proyek Pembangunan BPVP Tanjung Selor di Kalimantan Utara tahun ini, sebuah inisiatif strategis untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia daerah.

Indonesia menyambut positif adopsi Konvensi ILO tentang Kerja Layak dalam Ekonomi Platform. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan Pekerja Ekonomi Platform di era digital.

Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

Sebagai informasi, dua terdakwa adalah dari pihak swasta. Sisanya, berasal dari pihak penyelenggara negara di kementerian tersebut.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menggandeng Kemenaker dan perguruan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing, menjawab tantangan industri modern dan kebutuhan pasar yang adaptif.

Kenaikan UMP tidak serta-merta membuat kehidupan buruh menjadi lebih baik. Harga kebutuhan pokok ikut melonjak, sehingga kenaikan gaji terasa semu.

Pemprov memastikan seluruh usulan UMK dari kabupaten dan kota telah memenuhi ketentuan Permenaker untuk naik 6,5 persen dibanding UMK 2024.

Para peritel cukup terseok-seok menghadapi kondisi ekonomi di tahun 2024 ini.

Dari 34 Provinsi yang ada UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Seluruh provinsi diminta segera menyelesaikan pengumuman UMP 2025.

UMP 2025 NTT jadi Rp2.328.969,69 atau 6,5 persen dari UMP 2024 lalu.