Menaker Tampung Masukan Buruh dan Pengusaha, Kapan Keputusan Pasti Kenaikan UMP 2026?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda.

Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) serta Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.

Proses penyusunan aturan tersebut, ia tegaskan dilakukan dengan hati-hati. Melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

Penyusunan formula UMP tersebut melibatkan koordinasi antara Kemnaker dan Kemenko Perekonomian.

Tim khusus di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Dewan Pengupahan Sumsel mengusulkan kenaikan UMP Sumsel 2026 sebesar 8 persen, namun penetapan akhir masih menunggu regulasi pusat. Akankah usulan ini disetujui?

Pemerintah masih mengkaji usulan kenaikan UMP 2026, mempertimbangkan berbagai aspek termasuk putusan MK dan masukan serikat pekerja. Bagaimana keputusan akhirnya?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pembahasan Kenaikan UMP 2026 masih dalam proses, melibatkan dialog sosial dan kajian mendalam. Kapan keputusannya?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan respons terhadap permintaan kelompok pekerja mengenai peningkatan upah minimum untuk tahun 2026.

Secara formulasi penghitungan, pemerintah juga bakal meminta masukan dari akademisi agar UMP 2026 bisa ketok palu.

Diperlukan juga pertimbangan dan mekanisme yang sesuai untuk mencapai keputusan terkait besaran kenaikan UMP tahun depan.

Aksi pertama digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat dan selanjutnya ke Kantor Pusat PBB.

Hari ini, Jumat 30 Januari 2026, terdapat dua titik konsentrasi massa untuk demonstrasi buruh.

Mereka akan menyuarakan aspirasi di area Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan aksi buruh di Jakarta tidak berkaitan dengan UMP DKI 2026, melainkan menyuarakan kebijakan upah di daerah lain.

Mobilisasi massa kali ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Para buruh dari wilayah Pantura hingga Priangan Timur memilih menggunakan sepeda motor.

Pembagian air mineral dan roti itu merupakan bentuk pelayanan serta kepedulian Polri kepada masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasinya di muka umum.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, kebijakan Upah Sektoral Jawa Barat Makin merugikan.

KSPI menyoroti ketimpangan upah nasional setelah buruh pabrik Karawang disebut menerima upah lebih tinggi dari pegawai bank di Jakarta.

Jika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

Bobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Dia menyebut untuk formula upah minimum masih menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.