Menaker Bocorkan Waktu Pengumuman Kenaikan UMP 2025, Naik Berapa?

Gubernur di setiap provinsi diwajibkan untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat 24 Desember 2025, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.

Manaker menyampaikan Peraturan Pemerintah tentang UMP 2026 telah melalui proses kajian dan diskusi yang mendalam, melibatkan pihak pengusaha serta buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda.

Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) serta Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.

Proses penyusunan aturan tersebut, ia tegaskan dilakukan dengan hati-hati. Melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

Penyusunan formula UMP tersebut melibatkan koordinasi antara Kemnaker dan Kemenko Perekonomian.

Tim khusus di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pembahasan Kenaikan UMP 2026 masih dalam proses, melibatkan dialog sosial dan kajian mendalam. Kapan keputusannya?

Proses perumusan upah minimum 2026 telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Namun, dia belum bisa menyebutkan target kapan hasil finalnya akan keluar.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengaku sudah mendapat arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait Upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjanjikan formula UMP 2025 rampung dalam waktu dekat.

Dua pejabat yang dicopot itu antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Supardi dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Akhmad Akhsan.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, penyebab terjadinya aduan dugaan pelanggaran asusila dipengaruhi faktor internal maupun eksternal.

Sejumlah saksi, termasuk pemilik pabrik, telah dimintai keterangan guna mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Kejadian itu berlangsung sejak 2023 silam dan sangat mengguncang psikologis M.

Gagasan itu disebut sebagai upaya memperkuat identitas sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Sunda di tingkat provinsi.

KPK menggelar OTT di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Sedikitnya tiga orang dikabarkan diamankan.

Jakarta Public Service (JPS) menilai Program Padat Karya DKI Jakarta sebagai solusi tepat menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan dan BBM.

Warga Muhammadiyah di Kalimantan Tengah melaksanakan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di 56 lokasi, mendahului pemerintah dan sejalan dengan penerapan Kalender Hijriah Global Tugas (KHGT) yang dicanangkan Muhammadiyah.

Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah memberikan manfaat langsung bagi lulusan baru, membekali mereka dengan pengalaman kerja nyata dan gaji setara UMP.

Simak rangkuman **Berita Jakarta Terkini** pada Jumat (9/1) meliputi kebijakan UMP 2026, insiden kebakaran di Cipinang Muara, pengangkutan sampah, hingga rekayasa lalu lintas MRT.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan aksi buruh di Jakarta tidak berkaitan dengan UMP DKI 2026, melainkan menyuarakan kebijakan upah di daerah lain.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.