UMP 2023

Kenaikan Upah Minimum ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

Dalam Perppu ini, terdapat kewenangan pemerintah menetapkan formula penghitungan upah minimum jika keadaan tertentu.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan melayangkan gugatan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023. Khususnya beberapa provinsi yang dinilai besarannya tidak sesuai dengan harapan buruh.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2023 beberapa waktu lalu, yang ditetapkan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Kenaikan UMK sesuai dengan surat keputusan gubernur Provinsi Banten pada 8 Kabupaten Kota. Untuk UMK tertinggi yakni Kota Cilegon Rp 4.657.222,94 dan yang terendah Kabupaten Lebak Rp 2.944.665,46.

Untuk UMK tertinggi pada Provinsi Jawa Barat tersebut yakni Kota Bekasi sebesar Rp5.158.248,20. Kemudian UMK terendah Kota Banjar Rp1.998.119,05.

Untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 telah diumumkan pada tanggal 28 November 2022 lalu. Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022.

Dikutip dari akun instagram resmi @ganjar_pranowo, Kamis (8/12), UMK di Jawa Tengah mengalami kenaikan rata-rata sekitar 6,4 persen dari tahun lalu. Kenaikan tertinggi ada pada kota Semarang yakni sebesar 7,9 persen.

Pada tahun 2023 nanti, banyak daerah di Indonesia yang mengalami kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kenaikan UMK ini juga berlaku di lima kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apabila sejumlah tuntutan tersebut tak ditanggapi, buruh berencana melakukan aksi hingga 7 Desember 2022 mendatang. Massa buruh juga mengancam akan melakukan aksi mogok nasional.

Kenaikan upah tersebut menurut Airlangga menjadi sangat wajar karena ini menjadi yang pertama setelah 3 tahun pemerintah tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, kenaikan UMP 2023 tidak boleh lebih dari 10 persen.

Polemik penetapan kebijakan upah minimum bagi pegawai selalu muncul setiap jelang akhir tahun. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu ditolak kalangan pengusaha. Sebaliknya bagi buruh, penetapan kenaikan UMP selalu jauh dari harapan.

Pengusaha dan Buruh Menolak UMP DKI 2023 Jadi Rp4,9 Juta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik 5,6 persen, atau naik menjadi Rp4.901.798 dari sebelumnya Rp4.641.854. Namun keputusan tersebut ditolak oleh kalangan buruh dan pengusaha.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan besaran dari upah minimum Provinsi (UMP) pada hari, Senin (28/11). Pemerintah Provinsi telah mengumumkan masing-masing besaran dari UMP-nya sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Demo dijadwalkan berlangsung mulai 1 sampai 7 Desember 2022.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, Heru tak berempati kepada buruh dan masyarakat kecil di Jakarta karena menetapkan besaran UMP DKI 2023 di bawah inflasi Jakarta sebesar 6,5 persen.

Pemprov DKI Jakarta menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 menjadi Rp 4,9 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menanggapi dengan santai. Menurutnya gugatan yang diajukan pengusaha merupakan ranah hukum yang perlu diikuti prosesnya.