LIVE

VIDEO: Kejutan Prabowo! Korban PHK Terima 'Gaji' Rp 3 Juta Selama 6 Bulan dari Negara, ini Syaratnya

Namun, perlu dicatat besaran upah pekerja penerima manfaat tidak boleh melebihi batas atas sebesar Rp 5 juta

berita update
Jamsos Institute meminta pemerintah mengantisipasi dampak efisiensi anggaran terhadap pekerja dan ekonomi, terutama potensi PHK massal dan penurunan daya beli masyarakat, sementara pemerintah menyatakan komitmen untuk mencegah PHK honorer.
Jamsos Institute meminta pemerintah mengantisipasi dampak efisiensi anggaran terhadap pekerja dan ekonomi, terutama potensi PHK massal dan penurunan daya beli masyarakat, sementara pemerintah menyatakan komitmen untuk mencegah PHK honorer. (© 2025 Antaranews)

Presiden Prabowo Subianto, menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 atas perubahan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Salah satu perubahan utama dalam PP 6/2025 terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yang mengatur tentang manfaat uang tunai bagi pekerja yang mengalami PHK.

Pekerja yang terkena PHK berhak mendapatkan uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan durasi pemberian manfaat paling lama enam bulan.

Namun, perlu dicatat besaran upah pekerja penerima manfaat tidak boleh melebihi batas atas sebesar Rp 5 juta. Dengan kata lain maksimal uang yang bisa didapat korban PHK ialah 60 persen dari 5 juta yakni Rp 3 juta.

Perubahan lainnya terjadi pada ketentuan mengenai iuran JKP. Dalam PP 6/2025, angka iuran JKP mengalami penurunan menjadi 0,36 persen dari upah bulanan.

Namun hati-hati pada poin penting lainnya yakni, dalam Pasal 40, di mana apabila pekerja tidak mengajukan klaim manfaat JKP dalam waktu enam bulan setelah PHK, atau jika pekerja telah mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia dalam jangka waktu tersebut, maka hak atas manfaat JKP akan berakhir.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fellyanda Suci Agiesta
Editor Fellyanda Suci Agiesta
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir Besok, Simak Keseruannya

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

{{caption}}
Jemaah Haji Khusus Jalan hingga 7 Kilometer di Mina, Penempatan Maktab Disorot

{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Kejar Sertifikasi 100 Persen Tanah Wakaf di 2028

Topik Terkait
{{caption}}
Jangan Kelewat, Simak Syarat dan Cara Pencairan Dana BSU 2025 Usai Diperpanjang Berikut Ini

Pemerintah telah memperpanjang periode pencairan dana BSU hingga tahun 2025.

BSU Kemnaker
{{caption}}
Anggaran Sudah Turun dari Kemenkeu, Ini Bocoran Waktu Pencairan BSU Rp600.000

Saat ini anggaran dari BSU tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, dan pihaknya tengah memproses lebih lanjut.

BSU
{{caption}}
Prabowo Revisi PP 37/2021, Peserta JKP Kini Bisa Dapat Gaji 60 Persen Selama Enam Bulan

Revisi ini membawa sejumlah perubahan penting yang berfokus pada perlindungan pekerja yang terkena PHK.

Berita Update
{{caption}}
Audi Q5 Sportback Baru Resmi Meluncur, Ini Fitur yang Jadi Sorotan

Audi Q5 Sportback diluncurkan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang menginginkan kendaraan yang nyaman dan praktis untuk penggunaan sehari-hari.

audi
{{caption}}
Penjualan Daihatsu Mei 2026 Ditopang Gran Max dan Mobil LCGC

Daihatsu mengalami lonjakan penjualan yang signifikan pada Mei 2026, didorong oleh kesuksesan Gran Max dan segmen LCGC.

berita update
{{caption}}
5 Ide Desain Kolam Ikan Memanjang di Samping Rumah Subsidi yang Menyegarkan dan Menenangkan.

Lima model kolam ikan memanjang yang terletak di samping rumah subsidi dapat memberikan suasana hunian yang asri dan menenangkan.

berita update
{{caption}}
Kumpul Kebo dengan Bawahan dan Pungli Seleksi PPK, Anggota KPU OKU Timur Dipecat DKPP

Ia dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

anggota kpu oku timur dipecat dkpp
{{caption}}
Sumur Baru Pertamina di Riau Mulai Berproduksi, Sumbang 903 Barel Minyak per Hari

Pertamina Hulu Rokan telah berhasil menyelesaikan proses pemboran untuk sumur pengembangan Pungut PT-069.

berita update
{{caption}}
Demi Bayar Tunggakan Kos, Dua Pria di Jakbar Khianati Temannya dengan Menjual Motornya

Kasus ini bermula ketika pelaku S meminjam sepeda motor milik korban.

berita update
{{caption}}
Penurunan Angka Pengangguran Indonesia: Analisis Data BPS November 2025 dan Tantangan Kualitas Pekerjaan

Angka pengangguran di Indonesia menurun signifikan per November 2025, namun data BPS mengungkap tantangan kualitas pekerjaan yang masih perlu diatasi. Simak analisis mendalam Penurunan Angka Pengangguran Indonesia.

bps
{{caption}}
Negara Ini Naikkan Upah Pekerja, Kerja Satu Jam Dibayar Rp275.000

Ketua Komisi Upah Minimum, Christiane Schönefeld, menyampaikan keputusan ini dalam konferensi pers di Berlin.

berita update
{{caption}}
Aturan Kemnaker: Pekerja yang Bekerja saat Hari Pemungutan Suara Berhak dapat Uang Lembur

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor 1 Tahun 2024

pemilu 2024
{{caption}}
FOTO: Tertinggi se-Indonesia, Biaya Hidup di Jakarta Hampir Rp15 Juta Sebulan

Padahal, besaran UMP 2024 di DKI Jakarta hanyalah Rp 5,06 juta per bulan.

berita foto
{{caption}}
Daftar Jumlah Kenaikan UMK Jawa & DIY Lengkap

Jumlah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 di Jawa & DIY.

gaji
{{caption}}
PJ Gubernur Jabar Ketok UMK Jabar Naik 0,3%, Buruh Tak Puas Tutup Jalan Simpang Tol Pasteur

Buruh protes penetapan UMK Jawa Barat 2024 dengan cara memblokade jalan.

20231130