Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Selain sektor perhotelan, Pemprov juga memberikan potongan pajak sebesar 20 persen bagi sektor makanan dan minuman.

Menurut Basuki, peluang investasi di IKN masih terbuka luas, khususnya dalam pengembangan ekosistem hunian.

Sejumlah insentif pajak yang ditawarkan di IKN, mulai dari tax holiday dengan jangka waktu 30 tahun bagi investor, pengurangan penghasilan bruto.

Durasi tersebut memungkinkan para investor untuk membangun keberlanjutan investasi mereka di IKN.

Sederet Tunjangan PNS di IKN dari Transportasi, Pengepakan hingga ART

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Ketentuan ini berlaku bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja swasta.

Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung transisi energi bersih dengan membebaskan Pajak Kendaraan Listrik, namun menghadapi tantangan pada pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung percepatan transisi energi bersih dengan membebaskan pajak kendaraan listrik, mengikuti regulasi pusat dan mendorong ekosistem ramah lingkungan di wilayahnya.

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

Ekonom menyoroti urgensi Revisi Tax Holiday di Indonesia. Kebijakan ini harus bergeser dari insentif berbasis tarif ke kinerja agar tetap kompetitif di tengah penerapan Global Minimum Tax dan menarik investasi berkualitas.

Hingga Maret 2026, pelaporan SPT Kalselteng baru mencapai 304.959, mengalami kontraksi. Namun, DJP memberikan insentif penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melapor hingga 30 April 2026 untuk mendorong kepatuhan.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan Rp6,09 miliar dari PNBP Lelang hingga April 2026, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan negara dan piutang negara.

Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel mencatat Fasilitas Bea Cukai Sulsel berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekspor di Sulawesi Selatan hingga April 2026, menciptakan dampak positif bagi industri dan penyerapan tenaga kerja.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak mengalami pemotongan maupun keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, membantah isu yang beredar dan memastikan prioritas anggaran untuk enam provinsi di

Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan melaporkan Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 mencapai Rp8,05 triliun, menandakan distribusi dana yang merata untuk layanan publik.