AFPI Buka Suara soal Temuan KPPU ada kartel Suku Bunga Pinjol

Sebelum adanya regulasi tersebut, tingkat bunga yang ditetapkan oleh masing-masing platform pindar cenderung berada di level yang lebih tinggi.

Entjik menjelaskan bahwa OJK memberikan arahan untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi sebesar 0,8 persen per hari.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pinjaman daring (Pindar) mengalami peningkatan yang konsisten.

AFPI mengklaim bahwa tindakan mereka untuk membatasi suku bunga dilakukan atas permintaan OJK.

Kami ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) antar platform di 2018-2023.

Batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat itu untuk melindungi konsumen.

Menurut OJK kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen

Ronald menilai, pembatasan suku bunga justru berpotensi merugikan platform dan menghambat fungsinya dalam menjodohkan lender.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan dukungan terhadap langkah KPPU.

Regulasi turunan soal bunga pinjaman online tersebut hanya akan mengatur terkait batas maksimumnya saja.

Hal itu dia sampaikan sebagai respons atas dugaan adanya oknum yang menetapkan bunga hingga 0,8 persen per hari.

Maksimal bunga pinjaman online yang ditetapkan AFPI sebesar 0,4 persen per hari.

Hal ini terjadi karena pinjol ilegal mengenakan bunga hingga 4 persen per hari.

Terdapat lebih dari 50 hingga 70 penyelenggara P2P lending di sektor multiguna.

Mereka tumbuh gara-gara perilaku masyarakat yang meminjam untuk kebutuhan konsumtif.

Jumlah itu tersebar di berbagai platform pinjol legal yang jadi anggota AFPI.

AFPI telah mengatur batas maksimal biaya pinjaman (termasuk bunga) dari pinjol.

Hingga Maret 2026, nilai utang pinjol yang beredar (outstanding pembiayaan) tembus di angka Rp 101,03 triliun.

Pihak Damkar akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan keterangan dan kesaksian oleh pihak kepolisian.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.

Order fiktif layanan Damkar ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar nampak seorang petugas Damkar menelepon balik pengorder tersebut.

Peristiwa tersebut menimbulkan keresahan karena layanan darurat sempat tersita untuk permintaan yang tidak nyata.