Wamen Nezar soal Aturan Turunan UU PDP: Lagi Harmonisasi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi AI tidak dapat dibuat secara reaksioner mengingat pesatnya perkembangan teknologi, mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan nasional dan etika penggunaan.

Pemerintah menyiapkan Perpres AI untuk mengatur pengembangan teknologi secara etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong inovasi nasional.

Pakar teknologi menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan Perpres AI. Langkah ini krusial untuk memastikan Regulasi AI Indonesia mendukung inovasi, melindungi data, dan membangun kedaulatan digital.

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan pemerinta sedang menyusun RUU Keamanan dan Ketahanan siber.

"Kita sudah finalisasi draft Peta Jalan AI Nasional yang nantinya akan menjadi Peraturan Presiden,” ujar Wamenkomdigi, Nezar Patria.

2 Rekomendasi yang mampu mendukung implementasi kebijakan Pelindungan Data Pribadi.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi melindungi data pribadi setiap orang.

Wamenkominfo Nezar Patria membeberkan target selesainya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Data Pribadi ini.

Center for Digital Society (CfDS) UGM mengusulkan pembentukan Satgas Penipuan Digital khusus untuk memberantas sindikat kejahatan siber yang kian marak, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah dan modus yang semakin canggih.

Forum Kemandirian Siber Indonesia (Formasi) menyerukan pembentukan budaya keamanan siber nasional sebagai gerakan kolektif, melibatkan seluruh elemen bangsa demi memperkuat ketahanan digital Indonesia di tengah ancaman siber global.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) jamin standar keamanan data RI-AS setara, meluruskan mispersepsi transfer data lintas negara dan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan proses transfer data warga RI ke AS.

Pemerintah menegaskan kesepakatan transfer data RI-AS dalam ART tetap tunduk UU Perlindungan Data Pribadi dan tidak mengorbankan hak warga negara.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat diimbau untuk Waspada Penipuan Jelang Lebaran dengan modus baru yang mengincar transaksi digital dan komunikasi. Simak tips pencegahannya agar terhindar dari kerugian.

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya Perlindungan Data Pribadi sesuai undang-undang untuk mencegah kejahatan siber, mengingat kelalaian SDM menjadi penyebab utama kebocoran data.

Menurut Nurul, putusan tersebut juga menegaskan bahwa pengungkapan data pribadi dalam konteks jurnalistik tidak dapat serta-merta dipidana.

Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keseimbangan antara Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana badan publik memastikan keduanya berjalan selaras?

Di tengah pesatnya transformasi digital, kualitas tata kelola data yang baik merupakan landasan utama bagi keberlangsungan industri asuransi.