Menkominfo soal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi: Enggak Mangkrak Kok

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan pemerinta sedang menyusun RUU Keamanan dan Ketahanan siber.

Kehadiran Badan PDP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan sebuah urgensi strategis nasional.

Proses harmonisasi sedang dilakukan untuk turunan aturan UU PDP.

2 Rekomendasi yang mampu mendukung implementasi kebijakan Pelindungan Data Pribadi.

Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.

UU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.

Sebulan lagi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku setelah 17 Oktober 2022 diketok palu.

DPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.

Integrasi dan sinkronisasi data sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.

Wamenkominfo Nezar Patria membeberkan target selesainya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Data Pribadi ini.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diperiksa Polisi.

Budi Arie meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari presiden terpilih Prabowo Subianto

Menkominfo Budi Arie Setiadi hanya melakukan teguran keras kepada 5 dompet digital yang dimanfaatkan pelaku judi online.

Menkominfo menyebut pelaku judi online kerap memanfaatkan 5 e-wallet ini untuk melakukan transaksi.

Pemerintah sedang mengkaji langkah strategis agar X membuka kantor di Indonesia.

Aplikasi asal China ini dianggap berbahaya karena berpotensi mematikan industri dalam negeri.

Center for Digital Society (CfDS) UGM mengusulkan pembentukan Satgas Penipuan Digital khusus untuk memberantas sindikat kejahatan siber yang kian marak, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah dan modus yang semakin canggih.

Forum Kemandirian Siber Indonesia (Formasi) menyerukan pembentukan budaya keamanan siber nasional sebagai gerakan kolektif, melibatkan seluruh elemen bangsa demi memperkuat ketahanan digital Indonesia di tengah ancaman siber global.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) jamin standar keamanan data RI-AS setara, meluruskan mispersepsi transfer data lintas negara dan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan proses transfer data warga RI ke AS.

Pemerintah menegaskan kesepakatan transfer data RI-AS dalam ART tetap tunduk UU Perlindungan Data Pribadi dan tidak mengorbankan hak warga negara.