Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Sebaiknya Terbentuk sebelum UU PDP Berlaku

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan pemerinta sedang menyusun RUU Keamanan dan Ketahanan siber.

Kehadiran Badan PDP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan sebuah urgensi strategis nasional.

Menko Yusril Ihza Mahendra memprediksi Komisi Reformasi Polri akan terbentuk bulan depan, Oktober 2025. Pembentukan ini menyusul aspirasi masyarakat dan Presiden Prabowo.

Proses harmonisasi sedang dilakukan untuk turunan aturan UU PDP.

2 Rekomendasi yang mampu mendukung implementasi kebijakan Pelindungan Data Pribadi.

UU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.

Integrasi dan sinkronisasi data sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.

Center for Digital Society (CfDS) UGM mengusulkan pembentukan Satgas Penipuan Digital khusus untuk memberantas sindikat kejahatan siber yang kian marak, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah dan modus yang semakin canggih.

Forum Kemandirian Siber Indonesia (Formasi) menyerukan pembentukan budaya keamanan siber nasional sebagai gerakan kolektif, melibatkan seluruh elemen bangsa demi memperkuat ketahanan digital Indonesia di tengah ancaman siber global.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) jamin standar keamanan data RI-AS setara, meluruskan mispersepsi transfer data lintas negara dan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan proses transfer data warga RI ke AS.

Pemerintah menegaskan kesepakatan transfer data RI-AS dalam ART tetap tunduk UU Perlindungan Data Pribadi dan tidak mengorbankan hak warga negara.