Pemerintah Jamin Transfer Data RI-AS Tetap Tunduk UU Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah memastikan tidak ada data rakyat Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah AS.

Indonesia tetap berpegang teguh pada Perjanjian Reciprocal Trade (ART) di tengah langkah Investigasi Dagang AS terhadap sejumlah mitra dagang, termasuk Indonesia. Simak respons pemerintah Indonesia selengkapnya!

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) jamin standar keamanan data RI-AS setara, meluruskan mispersepsi transfer data lintas negara dan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan proses transfer data warga RI ke AS.

Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel) dilakukan dalam kerangka secure and reliable.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan secara gamblang mengenai isu transfer data WNI ke AS sebagai timbal balik penurunan tarif impor.

Dasco meminta Komisi I DPR RI segera meminta penjelasan lengkap dari pemerintah.

Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, mengungkapkan bahwa potensi pemindahan data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat dapat mengurangi kekuatan negara kita.

Menko Airlangga menegaskan, bahwa pemerintah justru mengatur tentang keamanan data pribadi warga

Data pribadi yang dimaksud adalah informasi yang biasanya diberikan oleh pengguna saat menggunakan layanan digital.

Pemerintah menunjuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) sebagai kementerian yang bertanggung jawab.

Ada untung rugi bagi Indonesia dalam kesepakatan transfer data WNI dengan Amerika Serikat.

Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan sejauh mana batas-batas data pribadi warga yang dilindungi.

Center for Digital Society (CfDS) UGM mengusulkan pembentukan Satgas Penipuan Digital khusus untuk memberantas sindikat kejahatan siber yang kian marak, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah dan modus yang semakin canggih.

Forum Kemandirian Siber Indonesia (Formasi) menyerukan pembentukan budaya keamanan siber nasional sebagai gerakan kolektif, melibatkan seluruh elemen bangsa demi memperkuat ketahanan digital Indonesia di tengah ancaman siber global.

KAI Services Sanksi Karyawan yang terbukti menyalahgunakan data pribadi penumpang, menegaskan komitmen perlindungan data dan evaluasi internal menyeluruh untuk mencegah insiden serupa.

Wamenkomdigi Nezar Patria menekankan perlu ada konsensus antara pengguna FotoYu dengan subjek yang difoto.

Wamenkominfo Nezar Patria tegaskan pentingnya tata kelola AI yang kuat agar teknologi ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan ekonomi nasional. Simak mengapa kepercayaan publik adalah fondasi utama!

Setiap pengambilan dan penyebaran foto yang menampilkan ciri seseorang termasuk pemrosesan data pribadi yang tidak boleh dilakukan sembarangan.