Komdigi: Tak Ada Transfer Data Penduduk RI ke Pemerintah AS

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) jamin standar keamanan data RI-AS setara, meluruskan mispersepsi transfer data lintas negara dan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan proses transfer data warga RI ke AS.

Pemerintah menegaskan kesepakatan transfer data RI-AS dalam ART tetap tunduk UU Perlindungan Data Pribadi dan tidak mengorbankan hak warga negara.

Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel) dilakukan dalam kerangka secure and reliable.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan secara gamblang mengenai isu transfer data WNI ke AS sebagai timbal balik penurunan tarif impor.

Dasco meminta Komisi I DPR RI segera meminta penjelasan lengkap dari pemerintah.

Menko Airlangga menegaskan, bahwa pemerintah justru mengatur tentang keamanan data pribadi warga

Data pribadi yang dimaksud adalah informasi yang biasanya diberikan oleh pengguna saat menggunakan layanan digital.

Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan sejauh mana batas-batas data pribadi warga yang dilindungi.

Pemerintah menunjuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) sebagai kementerian yang bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari timbal balik tarif impor Amerika Serikat (AS) ke Indonesia, pemerintahan Donald Trump meminta transfer data WNI ke negaranya.

Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap integritas informasi dan perlindungan jurnalis di tengah perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) pada forum UNESCO di Paris, menyerukan kerja sama global yang lebih kuat dalam tata kelola digital.

Komdigi menegaskan peran global Indonesia di UNESCO, berkomitmen menjaga integritas informasi dan keselamatan jurnalis di tengah disrupsi kecerdasan buatan, serta mendorong kebijakan media yang inklusif.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat sinergi untuk memerangi kejahatan narkotika online, menargetkan pemblokiran akun dan situs ilegal guna melindungi generasi muda.

Sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 14 Juni 2026, Komdigi telah menangani 9.263 kasus, dengan mayoritas temuan pada situs web ilegal.

Gempa M6,7 di Sulawesi Tengah mengganggu 29 BTS di Palu, Sigi, dan Poso. Kemkomdigi bersama operator terus mempercepat pemulihan layanan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerukan generasi muda untuk meningkatkan kewaspadaan kejahatan digital, mengingat bahaya internet yang kian mengintai serta pentingnya literasi digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa generasi muda mendominasi pengguna internet di Indonesia, menekankan pentingnya peningkatan literasi digital untuk melindungi mereka dari kejahatan siber dan konten negatif.

Komdigi melatih siswa SMK menjadi Tenaga Lokal Jaringan Fiber Optik. Ini memperkuat infrastruktur telekomunikasi, membuka peluang kerja di daerah, dan mendukung pemerataan akses internet.

Menkomdigi Meutya Hafid mengajak generasi muda untuk aktif memerangi kejahatan digital, menjadi duta internet sehat, dan garda terdepan melawan hoaks serta ujaran kebencian yang meresahkan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak kaum muda menjadi garda terdepan dalam menciptakan Ruang Digital Aman, beretika, serta bebas dari hoaks dan kejahatan siber. Simak peran penting generasi muda dalam mewujudkan hal ini!

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengajak Generasi Muda Duta Internet Sehat untuk berperan aktif menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan bebas dari kejahatan digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima deklarasi dukungan dari komunitas di Medan untuk memerangi Kejahatan Digital, menciptakan ruang digital aman dan produktif.