Ditangkap KPK, Bupati Langkat Diduga Terima Suap Proyek

KPK kembali memeriksa tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Tempat yang menjadi sasaran penggeledahan mencakup kantor dan kediaman bupati, rumah serta kantor Kepala Dinas PUPR, Dinas Pendidikan.

KPK tangkap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dalam OTT terkait suap proyek. Sebanyak 9 orang kini dibawa ke Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

Dari hasil penyelidikan KPK ditemukan bukti kuat dan cukup Ardito meminta jatah atau fee dari setiap proyek di Lampung Tengah senilai 15 sampai dengan 20 persen

Jamwas Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris BPA untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya kasus suap proyek jalan di Sumut.

Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut karena berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap Proyek PUPR OKU.

Pada perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) OKU Sumsel.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang diduga hasil suap dan korupsi sekitar Rp12 miliar.

Selain Sahbiri, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya ada pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel.

Total uang disita KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Langkat sudah Rp58 miliar.

IM diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan disebut menerima setoran hingga Rp200 juta setiap pekan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur, IM, sebagai tersangka pemerasan izin pelayaran kapal usai operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang, Kamis.

KPK memperlihatkan barang bukti hasil penyitaan operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing dan pengurusan dokumen keimigrasian.

KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara suap di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Rabu (03/06/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Sumber itu belum merinci berapa orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Dia mengatakan, saat ini proses masih berlangsung.

Belum diketahui OTT di Sumut berkaitan dengan perkara apa.

KPK menggelar OTT di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Sedikitnya tiga orang dikabarkan diamankan.

KPK menceritakan pencarian Bupati dan Sekda Kuansing yang hilang saat operasi tangkap tangan terkait lelang jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan Sekretaris Daerah.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).