Regulasi AI

Koalisi 42 jaksa agung negara bagian AS meluncurkan investigasi OpenAI terkait praktik bisnis, penanganan data, dan dampak akal imitasi terhadap pengguna, memicu kekhawatiran keamanan.

Pengurus Pusat Pemuda Katolik menekankan Pancasila sebagai kompas etik esensial dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di era digital, memastikan teknologi tidak mengikis nilai kemanusiaan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi AI tidak dapat dibuat secara reaksioner mengingat pesatnya perkembangan teknologi, mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan nasional dan etika penggunaan.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dengan mengusung tiga Pilar Kebijakan AI Indonesia yang strategis. Langkah ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital nasional dan memperkuat dampak ekonomi digital di masa depan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyatakan adopsi AI berpotensi meningkatkan PDB Indonesia hingga 3,67 persen, menekankan urgensi regulasi dan percepatan pemanfaatan teknologi untuk daya saing nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa adopsi AI dapat menyumbang hingga 3,67% pada PDB Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan daya saing bangsa.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, menyoroti urgensi regulasi adopsi AI pendidikan yang selaras dengan kesiapan anak, guna memastikan pemanfaatan teknologi yang aman dan optimal.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyoroti disrupsi AI jurnalisme yang mengubah lanskap media global, menghadirkan tantangan serius bagi profesi wartawan dan keberlanjutan industri pers.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang mewajibkan label konten AI generatif, melengkapi dua Peraturan Presiden terkait adopsi AI di Indonesia.

Gelombang gugatan terhadap kecerdasan buatan (AI) kian marak, namun perdebatan mengenai Tanggung Jawab Penggunaan AI masih menjadi sorotan. Siapa sebenarnya yang patut disalahkan ketika teknologi disalahgunakan, mesin atau pemilik akal asli?

Bawaslu RI fokus meningkatkan kemampuan pengawas pemilu untuk mengawasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Pemilu 2024, guna mencegah manipulasi dan memastikan integritas proses demokrasi.

Pemerintah Indonesia sedang merampungkan Regulasi AI untuk menciptakan ekosistem inovasi beretika sekaligus melindungi hak-hak masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan tiga fondasi utama untuk memajukan Ekonomi Kreatif Digital Indonesia. Apa saja strategi kunci agar sektor ini bersaing global?

Wakil Menkomdigi Nezar Patria mengatakan draft aturan soal AI sudah final.

Wamenkominfo Nezar Patria tegaskan pentingnya tata kelola AI yang kuat agar teknologi ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan ekonomi nasional. Simak mengapa kepercayaan publik adalah fondasi utama!

Minat tinggi generasi muda dan 2.800 startup AI menjadi pendorong utama Pengembangan AI Indonesia. Pemerintah siapkan regulasi, akankah Indonesia menjadi pemimpin AI di Asia Tenggara?

Pemerintah siapkan Roadmap AI Nasional untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dan mitigasi risiko. Dokumen ini segera dirilis, lho! Apa saja fokus utamanya?

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan bahwa jurnalisme berkualitas tidak akan pernah tergantikan oleh AI, menyoroti pentingnya etika dan transparansi di tengah adopsi teknologi. Apa alasannya?