LIVE

KI DKI Tegaskan Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi Harus Selaras

Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keseimbangan antara Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana badan publik memastikan keduanya berjalan selaras?

keterbukaan informasi
Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keseimbangan antara Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana badan publik memastikan keduanya berjalan selaras?
Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keseimbangan antara Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana badan publik memastikan keduanya berjalan selaras? (AntaraNews)

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik harus berjalan selaras dengan kewajiban fundamental untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KI DKI, Luqman Hakim Arifin, dalam sebuah kegiatan di Jakarta pada Selasa, 25 November. Penekanan ini penting untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Menurut Luqman, badan publik memiliki tuntutan ganda: tidak hanya menyediakan informasi yang tepat dan berkualitas, tetapi juga memastikan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseimbangan ini menjadi krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang bertanggung jawab.

Penegasan tersebut disampaikan Luqman saat menjadi narasumber pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data dan Informasi. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi dan keamanan data.

Pentingnya Keseimbangan dalam Layanan Publik

Luqman Hakim Arifin menekankan bahwa perlindungan data pribadi adalah kewajiban fundamental yang harus dijalankan oleh seluruh badan publik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Tanpa perlindungan data yang memadai, risiko penyalahgunaan informasi dapat merusak kredibilitas.

Ia secara tegas menyatakan, "Badan publik dituntut tidak hanya menyediakan informasi secara tepat dan berkualitas, tetapi juga memastikan data pribadi masyarakat terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan informasi. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama.

Lebih lanjut, Luqman menambahkan bahwa "Keterbukaan informasi harus diimbangi dengan pengendalian data yang aman." Ini berarti bahwa upaya untuk memberikan akses informasi tidak boleh mengorbankan privasi individu. Pengendalian data yang ketat adalah prasyarat mutlak untuk transparansi yang bertanggung jawab.

Kegiatan yang diikuti oleh Luqman ini merupakan inisiatif strategis dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya adalah memperkuat komitmen pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan dinas tersebut. Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama kegiatan ini.

Tantangan Digitalisasi dan Pencegahan Kebocoran Data

Di sisi lain, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI, Agus Wijayanto Nugroho, menyoroti dampak pesatnya digitalisasi. Menurutnya, perkembangan ini turut meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data di berbagai sektor publik. Ancaman siber menjadi perhatian serius yang harus ditangani.

Agus menjelaskan bahwa setiap unit kerja harus memperkuat sistem perlindungan data mereka. Ini termasuk penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Langkah-langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya sengketa informasi di kemudian hari.

Beliau menegaskan, "Setiap unit kerja perlu memperkuat sistem perlindungan data, menerapkan SOP yang memadai, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi untuk mencegah sengketa informasi." Pernyataan ini menjadi panduan penting bagi seluruh badan publik. Pencegahan adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi tinggi atas terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas ini. Mereka memandang kegiatan ini sebagai langkah strategis Dinas PPAPP dalam memperkuat PPID. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pengelolaan data dan memastikan pelayanan informasi publik yang terbuka, cepat, dan aman bagi masyarakat.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

{{caption}}
Jemaah Haji Khusus Jalan hingga 7 Kilometer di Mina, Penempatan Maktab Disorot

{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Kejar Sertifikasi 100 Persen Tanah Wakaf di 2028

{{caption}}
Saat Otoritas Ekonomi Bergerak di Tengah Gejolak Rupiah

Topik Terkait
{{caption}}
KI DKI Tegaskan Zona Informatif Kewajiban Badan Publik, Dorong Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan zona informatif adalah kewajiban badan publik, bukan target tahunan. Ini demi memperkuat Keterbukaan Informasi Publik dan kepercayaan masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik
{{caption}}
Penguatan PPID: Strategi KI DKI Jakarta Bangun Kepercayaan Publik Jangka Panjang

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan penguatan PPID bukan beban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Komisi Informasi DKI Jakarta
{{caption}}
Tata Kelola PPID Kunci Kepercayaan Publik di Jakarta Barat, Ini Kata KI DKI

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik di Jakarta Barat. Simak strategi penguatannya untuk transparansi yang lebih baik.

UU KIP
{{caption}}
KI DKI Jakarta Terbuka Diskusi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan DPRD Jambi

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai implementasi Keterbukaan Informasi Publik, menyambut kunjungan kerja DPRD Jambi.

Keterbukaan Informasi Publik
{{caption}}
KI DKI Dorong Keterbukaan Informasi Publik Jadi Budaya Kerja di Pelayanan Masyarakat

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menegaskan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sebagai budaya kerja, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, demi membangun kepercayaan masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik
{{caption}}
Tahukah Anda Batasan Keterbukaan Informasi Publik? KIP Tegaskan Keseimbangan Hak Tahu dan Perlindungan Data Pribadi

Wakil Ketua KIP, Arya Sandhiyudha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara Keterbukaan Informasi Publik dan perlindungan data pribadi, terutama terkait isu ijazah pejabat. Apa saja batasannya?

Keterbukaan Informasi Publik
{{caption}}
Tahukah Anda? Penerapan GCG BUMD DKI Jakarta Tunjukkan Kemajuan Signifikan, Ini Kata KI DKI

Komisi Informasi DKI Jakarta menilai **penerapan GCG BUMD DKI** Jakarta alami kemajuan pesat, memperkuat sinergi dan kepercayaan publik. Apa saja pilar utamanya?

GCG BUMD
{{caption}}
Fakta Unik: KI DKI Jangkau Tingkat RT/RW, Dorong Strategi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik Lebih Adaptif

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menekankan pentingnya strategi komunikasi keterbukaan informasi publik yang adaptif untuk menjangkau masyarakat hingga akar rumput.

KI DKI Jakarta
{{caption}}
Wali Kota Magelang Dorong ASN Adaptif Hadapi Perubahan dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menekankan pentingnya ASN adaptif terhadap perubahan, berintegritas, dan berempati demi pelayanan publik prima. Pelantikan pejabat baru jadi momentum penguatan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

asn adaptif
{{caption}}
KI Pusat Dorong Peran Media Jadi Pilar Utama Transparansi Publik dan Akuntabilitas

Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar utama dalam mendorong transparansi publik, akuntabilitas, dan pemenuhan hak informasi masyarakat.

akuntabilitas pemerintah
{{caption}}
Pemkab Bangka Tengah Petakan Kebutuhan Pranata Humas OPD, Optimalkan Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius memetakan kebutuhan pranata humas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan komunikasi publik dan keterbukaan informasi.

bangka tengah
{{caption}}
BEI Sampaikan Update Proposal Krusial ke MSCI dan FTSE untuk Perkuat Indeks Global

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan **BEI Update Indeks Global** terkait proposal kepada MSCI dan FTSE Russell, mencakup keterbukaan data pemegang saham hingga aturan free float, demi meningkatkan kredibilitas pasar modal.

bei update
{{caption}}
Menjaga Jendela Publik Tetap Terbuka: Lima Komisioner KI NTB Periode 2025-2029 Resmi Dilantik

Setelah melalui proses seleksi panjang, lima Komisioner KI NTB periode 2025-2029 resmi ditetapkan. Bagaimana mereka akan menjaga hak informasi dan transparansi publik di tengah tantangan digitalisasi?

digitalisasi informasi
{{caption}}
Wagub Gorontalo Dorong Transparansi Pembangunan Lewat Media, Tekankan Peran Penting Komunikasi Publik

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie meminta transparansi program pembangunan daerah disajikan ke publik melalui media massa, menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk akuntabilitas pemerintah.

dinas kominfotik
{{caption}}
Wamenkomdigi: Regulasi AI Tidak Boleh Reaksioner, Butuh Arah Jelas

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi AI tidak dapat dibuat secara reaksioner mengingat pesatnya perkembangan teknologi, mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan nasional dan etika penggunaan.

etika ai
{{caption}}
Pakar IT Ingatkan Waspada Penipuan Jelang Lebaran, Modus Kian Canggih

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat diimbau untuk Waspada Penipuan Jelang Lebaran dengan modus baru yang mengincar transaksi digital dan komunikasi. Simak tips pencegahannya agar terhindar dari kerugian.

getcontact
{{caption}}
Menteri Komdigi: Perjanjian ART Pastikan Keamanan Data RI-AS Setara, Perkuat Perlindungan Pribadi

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

art agreement
{{caption}}
Menkomdigi: ART Jamin Standar Keamanan Data RI-AS Setara, Perkuat Perlindungan Pribadi

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) jamin standar keamanan data RI-AS setara, meluruskan mispersepsi transfer data lintas negara dan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

amerika serikat
{{caption}}
Wamenko Otto Hasibuan: KUHP Nasional Perkuat Jaminan Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

hak asasi manusia
{{caption}}
Komdigi Tegaskan Perlindungan Data Pribadi Wajib Sesuai Undang-Undang untuk Cegah Kejahatan Siber

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya Perlindungan Data Pribadi sesuai undang-undang untuk mencegah kejahatan siber, mengingat kelalaian SDM menjadi penyebab utama kebocoran data.

ai