Pemkab Bangka Tengah Petakan Kebutuhan Pranata Humas OPD, Optimalkan Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius memetakan kebutuhan pranata humas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan komunikasi publik dan keterbukaan informasi.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dan jumlah ideal jabatan fungsional pranata humas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Inisiatif ini muncul karena keterbatasan jumlah pranata humas yang ada saat ini, sehingga perlu identifikasi jumlah ideal dan penempatan yang tepat guna mendukung komunikasi publik yang efektif.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfosta) Bangka Tengah, Budi Randa, mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada satu pranata humas murni di lingkungan pemkab. Beberapa lainnya telah melalui proses penyesuaian atau impassing, namun jumlahnya masih belum memadai untuk mendukung kebutuhan komunikasi publik secara menyeluruh.

Pemetaan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi kehumasan di seluruh organisasi perangkat daerah. Langkah strategis ini sejalan dengan tuntutan keterbukaan informasi publik di era digital yang semakin dinamis, memastikan penyampaian program pemerintah kepada masyarakat berjalan lebih optimal.

Kondisi Ketersediaan Pranata Humas Saat Ini

Budi Randa menjelaskan bahwa ketersediaan pranata humas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih sangat terbatas. Saat ini, hanya satu individu yang secara resmi menduduki jabatan fungsional pranata humas di Diskominfosta.

Selain itu, terdapat sekitar tiga hingga empat individu yang telah menyesuaikan jabatannya melalui mekanisme impassing menjadi pranata humas. Meskipun demikian, angka ini dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi publik di seluruh OPD secara efektif.

Keterbatasan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Fungsi kehumasan yang optimal sangat krusial untuk memastikan informasi program pemerintah tersampaikan dengan baik dan akurat kepada masyarakat, serta membangun citra positif.

Proses Pemetaan dan Harapan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, melalui Sekretaris Daerah (Sekda), sedang aktif melakukan pemetaan komprehensif. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan riil serta komposisi ideal pranata humas di masing-masing perangkat daerah.

Budi Randa berharap agar OPD yang memiliki formasi kepegawaian banyak dapat mengusulkan jabatan fungsional pranata humas. Hal ini penting untuk mendukung tugas komunikasi dan publikasi yang efektif di setiap instansi, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Diskusi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) juga mengidentifikasi sejumlah OPD yang dinilai semestinya memiliki pranata humas. Kehadiran mereka akan sangat membantu dalam menjalankan fungsi komunikasi dan publikasi yang optimal.

Pentingnya Pranata Humas di OPD Strategis

Meskipun bukan bersifat wajib, keberadaan pranata humas sangat dianjurkan di beberapa OPD strategis. Instansi seperti Prokopim, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, RSUD, serta Diskominfosta dinilai membutuhkan peran ini karena berkaitan langsung dengan kemitraan media dan formasi pemerintahan.

Pranata humas di OPD tersebut berperan vital dalam kemitraan media dan pengelolaan informasi publik. Mereka tidak hanya mempublikasikan kegiatan, tetapi juga menjadi penghubung pemerintah dengan masyarakat, termasuk dalam menangani isu-isu yang berkembang di ruang publik.

Dengan adanya pemetaan ini, fungsi kehumasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah diharapkan berjalan lebih optimal. Ini akan mendukung keterbukaan informasi publik dan penyampaian program pemerintah secara akurat, cepat, dan terkoordinasi.

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan penempatan yang tepat akan memperkuat arus informasi. Hal ini juga membantu membangun citra positif pemerintah daerah di mata publik, sejalan dengan tuntutan era digital.

Sumber: AntaraNews