OPD

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan pentingnya Pelayanan Publik Berbasis HAM di seluruh OPD. Langkah ini bertujuan mewujudkan layanan inklusif, adil, dan bebas diskriminasi bagi warga Ambon.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meluncurkan Gerakan Tanam Cabai di Sekolah mulai Juli 2026. Inisiatif ini bertujuan menjaga ketahanan pangan dan edukasi siswa, sekaligus menekan fluktuasi harga cabai di pasaran.

Pemerintah Kota Mataram bersiap menyambut Hari Raya Idul Adha 2026 dengan menerima sapi kurban dari Presiden Prabowo. Distribusi daging sapi akan menyasar warga sekitar masjid yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah serius mendata ulang tenaga honorer daerah, dengan Gubernur Anwar Hafid menuntut bukti konkret untuk menuntaskan persoalan yang masih banyak belum terbayarkan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius memetakan kebutuhan pranata humas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan komunikasi publik dan keterbukaan informasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menerapkan kebijakan WFH bagi sebagian ASN nonpelayanan setiap hari Jumat. Kebijakan WFH ASN Bekasi ini dipastikan tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan **Tenggat Kinerja Pejabat NTB** selama enam bulan bagi para pejabat baru. Pejabat yang tidak mencapai target diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela, menandai era baru pembenahan birokrasi di provinsi ter

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengeluarkan instruksi baru mengenai penggunaan kendaraan dinas operasional. Kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi anggaran daerah, khususnya terkait bahan bakar dan pemeliharaan, dengan mewajibkan pejabat berbagi ke

Pemerintah Kabupaten Solok meluncurkan Gerakan Kabupaten Solok Bersih, sebuah inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif menggandeng pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mengatasi dampak efisiensi anggaran daerah dan memastika

Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada seluruh OPD. Penyerahan DPA Pemprov Papua Selatan ini menjadi langkah awal pembangunan yang fokus pada kesejahteraan warga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sosialisasi dan Pengawasan Antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul peningkatan skor integritas daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Sosialisasi Antikorupsi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD, bertujuan memperkuat komitmen pemerintahan bersih dan berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat intensifkan Pemantauan Anggaran Pembangunan Bangka Barat di setiap OPD, memastikan setiap rupiah terserap tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie meminta transparansi program pembangunan daerah disajikan ke publik melalui media massa, menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk akuntabilitas pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong merampingkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 44 menjadi 38. Langkah perampingan OPD Rejang Lebong ini bertujuan efisiensi anggaran dan penyederhanaan birokrasi, demi pelayanan publik yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membuka seleksi jabatan terbuka untuk tujuh Kepala OPD. Proses transparan ini mencari ASN kompeten dari seluruh Indonesia untuk memajukan daerah.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menuntut setiap OPD untuk memiliki minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahunnya demi percepatan layanan masyarakat.