Opd

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan **Tenggat Kinerja Pejabat NTB** selama enam bulan bagi para pejabat baru. Pejabat yang tidak mencapai target diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela, menandai era baru pembenahan birokrasi di provinsi ter

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengeluarkan instruksi baru mengenai penggunaan kendaraan dinas operasional. Kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi anggaran daerah, khususnya terkait bahan bakar dan pemeliharaan, dengan mewajibkan pejabat berbagi ke

Pemerintah Kabupaten Solok meluncurkan Gerakan Kabupaten Solok Bersih, sebuah inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif menggandeng pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mengatasi dampak efisiensi anggaran daerah dan memastika

Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada seluruh OPD. Penyerahan DPA Pemprov Papua Selatan ini menjadi langkah awal pembangunan yang fokus pada kesejahteraan warga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sosialisasi dan Pengawasan Antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul peningkatan skor integritas daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Sosialisasi Antikorupsi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD, bertujuan memperkuat komitmen pemerintahan bersih dan berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat intensifkan Pemantauan Anggaran Pembangunan Bangka Barat di setiap OPD, memastikan setiap rupiah terserap tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie meminta transparansi program pembangunan daerah disajikan ke publik melalui media massa, menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk akuntabilitas pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong merampingkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 44 menjadi 38. Langkah perampingan OPD Rejang Lebong ini bertujuan efisiensi anggaran dan penyederhanaan birokrasi, demi pelayanan publik yang lebih baik.