UU KIP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meluncurkan layanan Berani Samporoa Sulteng untuk memperkuat keterbukaan informasi dan ruang partisipasi publik dalam pemerintahan. Inisiatif ini menjadi sarana penting bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan PPID Sulbar harus menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik, demi memaksimalkan pembangunan daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan zona informatif adalah kewajiban badan publik, bukan target tahunan. Ini demi memperkuat Keterbukaan Informasi Publik dan kepercayaan masyarakat.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan penguatan PPID bukan beban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Pakar menyebut Keterbukaan Informasi Pejabat Publik diatur undang-undang, boleh dibuka jika relevan dengan jabatan. Simak selengkapnya mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik di Jakarta Barat. Simak strategi penguatannya untuk transparansi yang lebih baik.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai implementasi Keterbukaan Informasi Publik, menyambut kunjungan kerja DPRD Jambi.

Lembaga filantropi wajib transparan. Bukan sekadar niat baik, transparansi filantropi kini menjadi mandat hukum dan strategis untuk menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan di era digital.

Wakil Ketua KIP, Arya Sandhiyudha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara Keterbukaan Informasi Publik dan perlindungan data pribadi, terutama terkait isu ijazah pejabat. Apa saja batasannya?

Komisi Informasi DKI Jakarta meninjau Kantor Pertanahan Jakarta Barat, badan publik yang meraih predikat Informatif, untuk memastikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Apa rahasia keberhasilannya?

Penasihat Presiden Purnomo Yusgiantoro menegaskan transparansi adalah fondasi utama demokrasi dan kunci ketahanan energi, sekaligus benteng dari disinformasi. Simak urgensinya!

Komisi Informasi Pusat dan Hutama Karya berkolaborasi dalam forum edukasi untuk memperkuat Keterbukaan Informasi Publik, menekankan hak masyarakat dan kewajiban badan publik demi tata kelola yang transparan.

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung serius dalam penguatan PPID untuk menjamin transparansi. Simak bagaimana langkah ini meningkatkan akses layanan informasi publik bagi masyarakat.