Tahukah Anda Batasan Keterbukaan Informasi Publik? KIP Tegaskan Keseimbangan Hak Tahu dan Perlindungan Data Pribadi

Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan putusan terkait ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat netral. Jangan sampai ada pihak yang mengklaim KIP memihak narasi tertentu, karena KIP Tegaskan Netralitas Ijazah berdas

Pakar menyebut Keterbukaan Informasi Pejabat Publik diatur undang-undang, boleh dibuka jika relevan dengan jabatan. Simak selengkapnya mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik di Jakarta Barat. Simak strategi penguatannya untuk transparansi yang lebih baik.

Menurut Nurul, putusan tersebut juga menegaskan bahwa pengungkapan data pribadi dalam konteks jurnalistik tidak dapat serta-merta dipidana.

Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X, menegaskan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk penghormatan pemerintah kepada warganya, bukan sekadar transparansi.

Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keseimbangan antara Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana badan publik memastikan keduanya berjalan selaras?

Keputusan KPU merahasiakan 16 dokumen capres dan cawapres sebelumnya menuai polemik.

Total ada 16 poin informasi yang dikecualikan, termasuk soal ijazah. Keputusan itu bernomor 731 tahun 2025.

Data pejabat publik merupakan data yang seharusnya bisa dilihat oleh semua orang secara transparan.

Pemerintah Kota Singkawang menegaskan peran vital PPID sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, mendorong pelayanan cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan PPID Sulbar harus menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik, demi memaksimalkan pembangunan daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep menjalin kemitraan strategis dengan dua perguruan tinggi lokal untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, menanamkan nilai transparansi sejak dini kepada mahasiswa dan masyarakat luas.

Komisi Informasi DKI Jakarta menilai Digitalisasi SMAN 73 perlu ditingkatkan setelah meraih predikat "Menuju Informatif", mendorong sekolah ini selangkah lebih maju dalam keterbukaan informasi publik dan adaptasi teknologi.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan zona informatif adalah kewajiban badan publik, bukan target tahunan. Ini demi memperkuat Keterbukaan Informasi Publik dan kepercayaan masyarakat.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan penguatan PPID bukan beban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat diimbau untuk Waspada Penipuan Jelang Lebaran dengan modus baru yang mengincar transaksi digital dan komunikasi. Simak tips pencegahannya agar terhindar dari kerugian.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) jamin standar keamanan data RI-AS setara, meluruskan mispersepsi transfer data lintas negara dan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya Perlindungan Data Pribadi sesuai undang-undang untuk mencegah kejahatan siber, mengingat kelalaian SDM menjadi penyebab utama kebocoran data.

Di tengah pesatnya transformasi digital, kualitas tata kelola data yang baik merupakan landasan utama bagi keberlangsungan industri asuransi.