Wabup Gowa Harap DPRD Sulsel Jadi Jembatan Komunikasi Atasi Persoalan Anggaran Daerah

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin harap DPRD Sulsel jadi jembatan komunikasi dengan Pemprov, mendesak penyelesaian DBH dan BPJS yang belum terbayar, demi fiskal daerah.

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, secara resmi menyampaikan harapannya kepada anggota DPRD Sulawesi Selatan. Ia meminta dewan legislatif itu menjadi jembatan komunikasi efektif dengan Pemerintah Provinsi Sulsel. Hal ini disampaikan dalam pertemuan di Gowa pada hari Kamis, 6 November.

Permintaan tersebut muncul di tengah berbagai persoalan anggaran yang kini dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Salah satunya adalah dampak signifikan dari pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

Darmawangsyah Muin juga mendesak Pemprov Sulsel untuk segera menuntaskan kewajibannya kepada Pemkab Gowa. Terutama terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan selama dua tahun terakhir. Ia berharap DPRD Sulsel dapat membantu mencari solusi atas masalah krusial ini.

Tantangan Fiskal Daerah Akibat Pemangkasan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Gowa menghadapi tantangan serius akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah pusat. Pemotongan anggaran ini berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini menuntut Pemkab Gowa untuk mencari solusi dan dukungan dari berbagai pihak terkait.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin secara tegas meminta Pemprov Sulsel menuntaskan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) yang tertunggak. "Transfer daerah dari pusat sudah mengalami pemotongan yang luar biasa. Dalam situasi ini, kami berharap Pemerintah Provinsi Sulsel juga memperhatikan hak Kabupaten Gowa atas DBH yang belum terbayar selama dua tahun. Kami dijanjikan penyelesaiannya hanya tiga bulan, tapi hingga kini belum terealisasi," ujar Darmawangsyah.

Selain masalah DBH, Darmawangsyah juga menyoroti persoalan pembayaran BPJS Kesehatan. Porsi tanggungan Pemprov Sulsel yang semula 30 persen kini berkurang menjadi hanya 15 persen. "Kami berharap Pemprov dapat melihat kondisi ini. Saat ini Pemkab Gowa menanggung biaya BPJS sekitar Rp18 miliar, yang seharusnya sebagian dibantu oleh provinsi. Namun kenyataannya, dari 30 persen yang dijanjikan, hanya 15 persen yang direalisasikan," terangnya.

Capaian Positif di Tengah Keterbatasan Anggaran

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan fiskal, Pemerintah Kabupaten Gowa tetap mampu menunjukkan kinerja positif. Darmawangsyah Muin menegaskan bahwa Pemkab Gowa berhasil meraih sejumlah capaian penting. Hal ini membuktikan efisiensi dan komitmen pemerintah daerah.

Kabupaten Gowa mendapatkan predikat terbaik dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Penghargaan ini diberikan oleh Kemenko PMK serta BPK RI. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan program-program yang dijalankan di tengah kondisi anggaran yang ketat.

Darmawangsyah Muin berharap adanya peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di masa mendatang. "Alhamdulillah, meski anggaran terbatas, kami memperoleh penilaian baik dalam penanganan stunting dan masyarakat miskin ekstrem. Kami berharap ke depan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat ditingkatkan kembali karena saat ini hanya tersisa sekitar Rp4 miliar agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tuturnya.

Komitmen DPRD Sulsel Menjembatani Persoalan Daerah

Menanggapi aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Gowa, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah menyatakan komitmennya. Ia hadir bersama anggota Komisi E lainnya, Fauzi Andi Wawo, dalam kunjungan kerja tersebut. Kunjungan ini bertujuan mendengarkan langsung kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten.

Andi Tenri Indah menegaskan peran DPRD sebagai jembatan komunikasi. "Kami dari Komisi E datang untuk menjembatani persoalan yang dihadapi Pemkab Gowa dengan Pemerintah Provinsi Sulsel. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tentu akan kami tindak lanjuti dan bahas bersama mitra terkait di tingkat provinsi," katanya.

DPRD Sulsel akan berupaya mendorong penyelesaian masalah Dana Bagi Hasil dan pembagian tanggungan BPJS. Prinsip keadilan bagi pemerintah kabupaten dan kota akan menjadi prioritas. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program di daerah.

Andi Tenri Indah juga menekankan pentingnya kejelasan dan komitmen dari Pemprov Sulsel. "Kami akan mengawal hal ini agar ada kejelasan dan komitmen dari Pemprov Sulsel. Karena pada akhirnya, keberlanjutan program di daerah sangat bergantung pada kejelasan dan ketepatan transfer anggaran," ucapnya.

Sumber: AntaraNews