Fakta Unik: Meski Anggaran Dipangkas Rp1,1 T, Gubernur Bobby Pastikan Pembangunan Daerah Sumut Tak Terganggu

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan serius terkait kebijakan pemangkasan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pemotongan ini tidak boleh mengganggu laju pembangunan di berbagai daerah, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya. Pernyataan penting ini disampaikan Bobby usai meninjau rumah subsidi di Perumahan SMK Residence 2, Jalan Sentosa, Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Selasa (08/10).

Pemangkasan dana transfer untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang akan berlaku pada tahun 2026 ini mencapai angka fantastis, yakni Rp1,1 triliun. Menanggapi hal ini, Bobby Nasution bersama kepala daerah lain telah berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan penting tersebut berlangsung di Kementerian Keuangan RI, Jakarta, guna membahas dampak menyeluruh dari kebijakan pemotongan anggaran ini.

Fokus utama Bobby adalah memastikan daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil tetap mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan kondisi di Kepulauan Nias yang memiliki lima kabupaten/kota dengan PAD minim, yaitu Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Pembangunan di wilayah-wilayah afirmasi ini harus tetap berjalan tanpa hambatan berarti demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bobby Nasution secara khusus menyoroti kondisi geografis dan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias yang terdiri dari Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Daerah-daerah ini memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, sehingga sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keberlanjutan program pembangunan vital di wilayah tersebut.

Gubernur Bobby menekankan pentingnya perhatian lebih bagi wilayah-wilayah afirmasi tersebut agar tidak tertinggal dalam pembangunan. Meskipun ada **pemangkasan anggaran Sumut**, program pembangunan harus tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat yang merata. Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali alokasi dana khusus untuk daerah-daerah dengan PAD rendah ini.

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan publik di daerah terpencil seringkali lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Dengan PAD yang terbatas, dana transfer dari pusat menjadi tulang punggung utama dalam membiayai berbagai proyek strategis. Oleh karena itu, **pemangkasan anggaran** dapat berdampak signifikan jika tidak diimbangi dengan solusi alternatif yang tepat dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan klarifikasi komprehensif terkait kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah yang menuai berbagai pertanyaan. Menurutnya, pemangkasan ini dilakukan karena adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan dan penggunaan anggaran di tingkat daerah. Pemerintah pusat berupaya keras mengoptimalkan kinerja penggunaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan transparan.

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan alokasi dana lebih bersih dan tepat sasaran untuk pembangunan. Meskipun transfer ke daerah secara nominal terlihat turun sekitar Rp200 triliun, program untuk daerah justru meningkat signifikan. Angka ini melonjak drastis dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun, menunjukkan komitmen pusat.

Dengan demikian, Menteri Keuangan menegaskan bahwa secara netto, kondisi ekonomi di daerah sebenarnya tidak berkurang, melainkan justru mengalami penambahan. "Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto," ujarnya, memberikan perspektif berbeda. Ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari transfer umum ke program-program spesifik yang lebih terarah.

Sumber: AntaraNews