Dana Transfer

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat pada semester I 2026 mencapai Rp1,62 triliun, didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Simak rinciannya!

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mengusulkan **Revisi UU Pemda** Nomor 23 Tahun 2014 demi memperkuat otonomi daerah dan kapasitas fiskal, vital untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan melaporkan Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 mencapai Rp8,05 triliun, menandakan distribusi dana yang merata untuk layanan publik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Bogor Tahun 2025 untuk menilai kondisi keuangan dan tata kelola fiskal, serta mencermati isu gagal bayar dan dana transfer.

DPRD Blora mendesak Pemkab Blora untuk serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan signifikan dana transfer dari pusat pada tahun 2026.

KPPN Tanjung menyalurkan total Rp66,56 miliar Insentif Daerah kepada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, diharapkan mendorong kinerja dan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap aman, meskipun terjadi penyesuaian dana transfer pusat. Simak detail jaminan TPP ASN Papua di sini!

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyalurkan Rp8,4 miliar Dana Tambahan Infrastruktur Otsus Papua. Simak rincian penyaluran dan serapan dana Otsus lainnya di sini!

Direktur Jenderal Polpum Kemendagri menyoroti **Sistem Pilkada** saat ini yang dinilai belum optimal menciptakan daerah mandiri, bahkan Jakarta pun masih bergantung dana pusat. Apa alasannya?

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menghadapi penurunan dana transfer pusat Rp120 miliar. Pemkab siapkan strategi efisiensi anggaran demi menjaga program kerakyatan tetap prioritas.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menanggapi **pemangkasan anggaran Sumut** sebesar Rp1,1 triliun dari pusat, memastikan pembangunan daerah, terutama di wilayah kecil, tetap berjalan. Bagaimana strateginya?

Pemkab Kudus siapkan strategi Efisiensi Anggaran Kudus untuk menyikapi pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp357 miliar, prioritaskan program vital dan optimalkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka terancam tidak mendapatkan DAK Fisik 2026, memicu kunjungan ke Kementerian PU untuk memastikan dana pembangunan vital daerah.