Curhat Kepala Daerah ke Wamendagri soal Pemotongan TKD: Janji Kampanye Sulit Direalisasikan

Politisi Partai NasDem ini menilai, pengurangan TKD membuat daerah kesulitan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) kompak menyampaikan curhat terkait pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat Rapat Koordinasi Pemerintahan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/10). Akibat pemotongan TKD tersebut, kepala daerah sulit merealisasikan janji politiknya yang disampaikan saat kampanye dulu.

Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif mengaku telah menyampaikan aspirasi kepada Wamendagri terkait pengurangan TKD. Ia berharap pemerintah pusat bisa melakukan relaksasi dan penyesuaian terkait TKD.

"Semoga pengurangan (TKD) ini, masih ada relaksasi dan masih ada penyesuaian sebelum penetapan APBD 2026," ujarnya kepada wartawan.

Politisi Partai NasDem ini menilai, pengurangan TKD membuat daerah kesulitan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ia membeberkan, sejumlah daerah di Sulsel mengalami penurunan anggaran cukup signifikan akibat pengurangan TKD. 

"Tentu setelah pengurangan TKD ya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal. Beberapa daerah tadi saya sudah sebutkan kayak (Kabupaten) Pinrang (APBD) kurang Rp231 miliar, Sidrap Rp174 miliar, Jeneponto Rp169 miliar, Bantaeng Rp148 miliar, (Kota) Makassar kurang Rp500 miliar dan lain-lainnya," bebernya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menyebut, akibat pengurangan TKD dari pemerintah pusat, membuat kepala daerah sulit merealisasikan janji kampanyenya saat Pilkada lalu. Ia mencontohkan janji politik yang tidak bisa direalisasikan seperti infrastruktur.

"Kami kan ada beberapa penyampaian visi misi pada waktu kampanye. Maka tentu ada beberapa program janji kampanye ini kami tidak bisa realisasikan. Terutama soal infrastruktur," ungkapnya.

Pemotongan DAU

Selain infrastruktur, Dana Alokasi Umum (DAU) sektor pendidikan juga terdampak. Ia mengungkapkan, daerah bisa mendapatkan DAU pendidikan sekita Rp60 miliar, tetapi untuk tahun ini hanya Rp6 miliar.

"Jadi ya kami dengan hadirnya Pak Wamendagri menjadi sarana dan wadah kami menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa ini begini kondisinya akan datang 2026. Kami pasti tidak bisa melayani maksimal sesuai SPM-nya," ucapnya.

Ia berharap Wamendagri Bima Arya bisa menyampaikan aspirasi kepala daerah terkait pengurangan TKD.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengaku aspirasi yang disampaikan kepala daerah di Sulsel sama dengan penyampaian Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) saat bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penyesuaian dana TKD. Meski ada pengurangan TKD dari pemerintah pusat ke daerah, Bima Arya berharap Pemda tidak mengendurkan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Kemendagri ingin memastikan bahwa standar pelayanan minimal itu terpenuhi. Makanya ada penambahan angka Rp43 triliun. Tentu kami masih ingin mendengar dari teman-teman di daerah apakah angka tersebut memadai atau tidak," ujarnya.

Semangat Pemda Dukung Program Prabowo

Mantan Wali Kota Bogor ini melihat semangat pemda untuk mensinkronisasi dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, kata Bima Arya, Kemendagri akan mengintenskan komunikasi dengan APPSI, APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh indonesia), dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) serta Kementerian Keuangan. 

"Kita ingin pastikan bahwa pelayanan publik itu tidak terdampak dan ada ruang bagi inovasi dan investasi lebih daerah," kata Bima Arya.

Bima Arya juga mengingatkan kepada kepala daerah agar kembali menyisir anggaran yang bisa dihemat lagi. Ia menyinggung masih adanya anggaran perjalanan dinas, makan minum yang belum dilakukan efisiensi. keme

"Jadi jangan sampai banyak mengeluh, tetapi sebetulnya masih banyak pos yang bisa dihemat. Jadi pos yang dihemat itu tolong disisir lagi sekali lagi," ucapnya.