Wamendagri Apresiasi Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kepri yang Impresif

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberikan apresiasi tinggi terhadap stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kepri tahun 2025 yang mencapai 7,89 persen, menempatkannya di posisi keempat nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan apresiasi mendalam atas stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang impresif sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi sorotan utama dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027 yang diselenggarakan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.

Wamendagri Bima Arya, yang hadir secara daring dari Jakarta, menyoroti bahwa pada triwulan IV tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri berhasil mencapai 7,89 persen. Angka ini menempatkan Kepri pada urutan keempat tertinggi secara nasional, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Bima Arya berharap agar capaian positif ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang, mengingat peran strategis Kepri sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, indikator makro ekonomi lainnya seperti inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan kinerja yang baik di wilayah ini.

Capaian Impresif Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja ekonomi yang luar biasa pada tahun 2025, dengan pertumbuhan di triwulan IV mencapai 7,89 persen. Angka ini tidak hanya impresif tetapi juga menempatkan Kepri di posisi keempat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Menurut Bima Arya, Kabupaten Anambas menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi daerah di Kepri tahun lalu, dengan angka mencapai 17,36 persen. Capaian ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh beberapa wilayah di Kepri dalam menggerakkan roda perekonomian.

Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi Kepri ini menjadi bukti nyata dari upaya pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kondusif. Wamendagri menekankan pentingnya menjaga momentum ini untuk terus mendorong kemajuan ekonomi.

Tantangan Pemerataan dan Realisasi Belanja Daerah

Meskipun menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat secara keseluruhan, Wamendagri Bima Arya juga menyoroti adanya pekerjaan rumah terkait pemerataan ekonomi di Kepri. Pertumbuhan ekonomi belum merata di semua wilayah, dengan beberapa daerah masih menunjukkan angka yang relatif rendah.

Sebagai contoh, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih rendah pada tahun 2025, masing-masing di angka 3,31 persen dan 3,53 persen. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan di wilayah-wilayah tersebut.

Selain itu, Bima Arya juga menyoroti realisasi belanja daerah di Kepri yang masih cukup rendah, meskipun realisasi pendapatan daerah cukup baik dan menduduki urutan ke-10 secara nasional sebesar 16,97 persen. Realisasi belanja yang rendah ini menjadi perhatian penting yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah Kepri untuk memastikan dana terdistribusi dan termanfaatkan secara optimal.

Indikator Makro Ekonomi Lainnya dan Kemandirian Fiskal

Di samping pertumbuhan ekonomi, Kepri juga menunjukkan kinerja positif pada indikator makro ekonomi lainnya. Inflasi di Kepri pada tahun 2025 berhasil terkendali di angka 3,54 persen, menunjukkan stabilitas harga yang baik.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri juga menunjukkan tren penurunan yang positif dari tahun 2020 hingga 2025, menandakan peningkatan kesempatan kerja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada tahun 2025 tumbuh menjadi 80,53, menempatkan provinsi ini di peringkat ketiga tertinggi di bawah Jakarta dan Yogyakarta.

Kondisi fiskal Kepri juga tergolong kuat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 54 persen, lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pusat yang sebesar 45 persen. Ini menunjukkan kemandirian finansial yang baik bagi pemerintah daerah Kepri.

Dorongan Kemandirian dan Target Ekonomi Nasional

Wamendagri Bima Arya terus mendorong kemandirian di tingkat nasional hingga daerah, terutama di tengah tantangan kondisi geopolitik global yang berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pangan. Kemandirian ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global.

Pemerintah pusat juga memiliki target ambisius untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan pendapatan kelas menengah. Untuk itu, target pertumbuhan ekonomi Indonesia ditetapkan mencapai 7-8 persen hingga tahun 2029.

Dorongan ini menjadi motivasi bagi seluruh daerah, termasuk Kepri, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja ekonominya. Dengan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang merata, Indonesia diharapkan dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius tersebut.

Sumber: AntaraNews