Kemandirian Fiskal

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, berhasil mencatat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan sebesar Rp52,1 miliar pada tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap kemandirian fiskal daerah.

DJPb Kalsel mencatat Pajak Daerah Kalsel Tumbuh signifikan 11,26 persen pada Januari 2026, menandakan penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian fiskal di wilayah tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan biaya pembangunan Taman Bendera Pusaka senilai Rp100 miliar sepenuhnya berasal dari skema non-APBD, mendorong kemandirian Jakarta.

Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan kemampuan ASN dalam pengisian SPT Tahunan, khususnya dengan adopsi sistem Coretax yang modern dan terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membentuk Satgas Optimalisasi PAD Aceh Barat pada tahun 2026 untuk mendongkrak pendapatan asli daerah di tengah tantangan fiskal dan mengurangi ketergantungan dana transfer pusat.

MPR RI menilai penerbitan Obligasi Daerah adalah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Anggota dewan mendesak percepatan Digitalisasi Aset Pemprov Jatim untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim, di tengah potensi aset triliunan rupiah yang belum tergarap optimal.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mencatat realisasi PBB-P2 Lamongan 2025 sebesar Rp58,15 miliar, melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pemerintah Kota Bengkulu fokus pada penataan kawasan Pantai Bengkulu dari Pasir Putih hingga Jakat, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kenyamanan wisatawan demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp416 miliar pada tahun 2026.

Nusa Tenggara Barat dihadapkan pada penyempitan ruang fiskal menjelang 2026. Temukan bagaimana kreativitas menjadi kunci utama dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan upaya serius pemerintah daerah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) baru demi Kemandirian Fiskal Lampung di tengah pemangkasan dana transfer.

Komisi II DPR RI mendesak percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah demi menarik investasi besar dan meningkatkan kemandirian fiskal. Bagaimana anggaran miliaran rupiah mendukungnya?

Sukuk Daerah dan obligasi daerah menawarkan solusi pendanaan inovatif bagi pemerintah daerah di luar APBD. BEI mengungkap potensi besar instrumen ini untuk pembangunan dan kemandirian fiskal.

DPRD Bangka Tengah resmi mengesahkan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, memperkuat pendapatan asli daerah dan pelayanan publik. Apa saja poin pentingnya?

Bappenas mendesak Pemda menyusun strategi konkret peningkatan PAD demi kemandirian fiskal. Simak bagaimana Pemda bisa mandiri tanpa menyulitkan masyarakat.

Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pentingnya Kebijakan Pro Rakyat Golkar di daerah. Bagaimana strategi inovatif kader Golkar untuk kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat?