Sorot
{{caption}}
Prabowo: 4 Kali Saya Kalah Pilpres, Tapi Tak Ganggu Pemimpin yang Dapat Mandat

{{caption}}
Peserta SPPI Meninggal saat Latihan Militer Bertambah jadi 4 Orang

{{caption}}
Purbaya Tugaskan Anak Buah Awasi Dapur MBG

{{caption}}
Jokowi Minta Kader PSI Rajin Takziah Warga, Jangan Hanya Datang saat Pemilu

{{caption}}
KSP Dudung soal Calon Manajer Kopdes Dilatih Militer: Penting untuk Jiwa Korsa

{{caption}}
KSP Dudung Dukung Prabowo soal Ada Sosok yang Biayai Demo

Topik Terkait
{{caption}}
Tak Gentar, Kejati Sulsel Lawan Praperadilan Eks Dirjen Polpum Kemendagri Terkait Kasus Bibit Nanas

Kesiapan Kejati Sulsel menghadapi sidang praperadilan ditunjukkan dengan menyiapkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

{{caption}}
Kasus Dugaan Korupsi Bibit Nanas Rp50 Miliar, Mantan Dirjen Polpum Kemendagri Ditahan Usai Jadi Tersangka

Kejati Sulsel juga menetapkan lima orang tersangka lainnya dari lingkup Pemprov Sulsel dan juga rekanan.

{{caption}}
Korupsi Makin Edan Bibit Nanas pun Disikat, Eks Pj Gubernur Sulsel Diperiksa Kejati Sulsel

Penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga atau mark-up serta indikasi pengadaan fiktif yang merugikan keuangan negara.

{{caption}}
Eks Pimpinan DPRD Sulsel Buka Suara soal Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar

Mantan pimpinan DPRD Sulsel angkat bicara setelah diperiksa Kejati Sulsel terkait dugaan kasus korupsi bibit nanas Rp60 miliar, membantah keterlibatan dan menegaskan tidak ada pembahasan anggaran tersebut.

{{caption}}
Dugaan Korupsi Bibit Nanas, Dirjen Polpum Kemendagri Dicegah Keluar Negeri oleh Kejati Sulsel

Kepala Kejati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi mengaku sudah mengajukan secara resmi ke Kejaksaan Agung.

{{caption}}
KPK Periksa Menteri Desa Abdul Halim Iskandar soal Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim

Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.

{{caption}}
Misteri Tujuh Pertanyaan: Ahmadi Noor Supit Penuhi Panggilan KPK Kasus Mempawah

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmadi Noor Supit, kembali dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Dinas PUPR Mempawah. Sebanyak tujuh pertanyaan diajukan penyidik, apa saja yang terungkap?

{{caption}}
Kejati Sulsel Terima Rp4,338 Miliar Pengembalian Dana Kasus Korupsi Bibit Nanas

Kejati Sulsel menerima Rp3,08 miliar dari tersangka kasus Korupsi Bibit Nanas, menjadikan total penyelamatan Rp4,338 miliar. Proses hukum terhadap enam tersangka tetap berjalan.

{{caption}}
Dugaan Korupsi Bibit Nanas, Dirjen Polpum Kemendagri Dicekal ke Luar Negeri

Kepala Kejati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan sudah mengajukan secara resmi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pencekalan terhadap enam orang.

{{caption}}
Kejati Sulsel Perkuat Konstruksi Hukum Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sulsel terus memperkuat konstruksi hukum dalam penyidikan kasus dugaan Korupsi Bibit Nanas senilai Rp60 miliar. Tim penyidik bertekad seret pihak terlibat.

{{caption}}
Kejati Kalsel Ingatkan Mantan Petinggi PT Bangun Banua Kooperatif dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) mengingatkan mantan petinggi PT Bangun Banua untuk kooperatif dalam penyelidikan dugaan korupsi yang berpotensi merugikan daerah.

{{caption}}
Usai Kalah Praperadilan, KPK Periksa Sahbirin Noor Terkait Korupsi Sejumlah Proyek Hari Ini

Pemeriksaan dilakukan usai KPK kalah melawan Sahbirin Noor dalam praperadilan kasus suap lelang proyek di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

{{caption}}
Prabowo: Tidak Ada yang Boleh Korupsi di Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

{{caption}}
Ahmad Husein Terharu Lihat Mantan Bupati Sudewo Masuk Mobil Tahanan

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

{{caption}}
Kasus Korupsi Tunjangan Rumah DPRD Indramayu, Wabup Syaefudin Akhirnya Penuhi Panggilan Kejati

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

{{caption}}
Diperiksa 13 Jam, Kadis Perkimtan Gowa Berakhir di Balik Jeruji

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

{{caption}}
Mardiono Targetkan PPP Sulsel Raih Kursi Terbanyak di Pemilu Mendatang, Optimis Kembalikan Kejayaan Partai

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan **Target Kursi PPP Sulsel** di Pemilu Legislatif mendatang, optimis mengembalikan kejayaan partai setelah pelantikan pengurus baru DPW PPP Sulawesi Selatan.

{{caption}}
BPK Beri Opini WTP Pemprov Sulsel 2025, Soroti Catatan Penting Pengelolaan Keuangan

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

{{caption}}
DPRD Sulsel Soroti Dugaan Permainan Harga Pupuk Subsidi di Bone

Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menyikapi serius dugaan permainan harga pupuk subsidi yang meresahkan petani di Kabupaten Bone, mengungkap potensi manipulasi jalur distribusi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

{{caption}}
DPRD Sulsel Panggil Kesbangpol, Usut Kisruh Seleksi Paskibraka Nasional

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan pemanggilan Kepala Kesbangpol Sulsel untuk Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan pelanggaran dalam seleksi Paskibraka tingkat nasional. Kisruh Seleksi Paskibraka Sulsel ini mencuat setelah adanya laporan peserta.

{{caption}}
BPK Sulsel Beri Batas Waktu 60 Hari untuk Tindak Lanjut Rekomendasi LHP LKPD 2025

Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan wajib segera menindaklanjuti rekomendasi BPK Sulsel atas LHP LKPD 2025 dalam 60 hari. Apa saja kriteria pemeriksaan BPK yang harus dipenuhi?

{{caption}}
Dugaan Pungli Satpol PP Sulsel Terkuak, DPRD Siap Kawal Aduan Korban

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam seleksi anggota Satpol PP Sulsel mencuat, membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan buka suara dan siap menampung aduan korban yang merasa dirugikan.