Wamenkomdigi: Verifikasi Usia Pengguna Platform Digital Wajib untuk Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak, bahkan telah dipatuhi oleh raksasa teknologi seperti Meta.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak seluruh platform media sosial agar patuh pada regulasi perlindungan anak, khususnya PP TUNAS, dengan ancaman sanksi administratif bagi yang tidak kooperatif.

Aktivis perempuan Kalimantan Utara menyambut baik pemberlakuan PP Tunas Perlindungan Anak, sebuah regulasi yang membatasi akses platform digital bagi anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda dari risiko

Ketua Muhammadiyah Jateng, Tafsir, menyatakan dukungan penuh terhadap pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun, seiring berlakunya PP Tunas dan Permen Komdigi demi perlindungan generasi digital.

Pakar UGM Novi Poespita Candra menilai PP Tunas jadi tameng efektif bagi orang tua melindungi anak dari bahaya media sosial. Kebijakan ini dorong literasi digital.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, merupakan langkah strategis guna melindungi generasi muda dari berbagai risiko di ruang siber yang semakin kompleks.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Seorang pelajar di Malinau menyambut baik kebijakan Pembatasan Medsos Anak di bawah 16 tahun, menilai langkah ini krusial untuk melindungi generasi muda dari konten negatif dan meningkatkan fokus belajar.

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

PP Tunas resmi berlaku 28 Maret 2026, menekankan fondasi iman dan etika sebagai kunci utama akses digital anak. Regulasi ini melindungi anak di bawah 16 tahun dari risiko media sosial.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

Sekretaris Kabinet dan Menteri Komunikasi dan Digital membahas implementasi PP Tunas, menegaskan platform digital wajib patuh aturan perlindungan anak di ruang siber atau hadapi sanksi tegas.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

YouTube menghadirkan berbagai fitur perlindungan anak di ruang digital, termasuk kontrol orang tua dan verifikasi usia, sebagai dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 tahun 2026. Aturan ini perkuat kewajiban platform digital untuk proteksi anak, termasuk batasan usia dan fitur kontrol orang tua, demi ruang digital yang aman.

Kementerian Komdigi meluncurkan Program Tunas Komdigi, inisiatif strategis untuk melindungi anak-anak dari ancaman konten negatif dan kejahatan siber, memastikan kedaulatan digital di ujung jari mereka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah memastikan platform digital mematuhi aturan perlindungan anak, termasuk kebijakan penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun, demi mewujudkan Perlindungan Anak di Platform Digital yan

Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menyampaikan rekomendasi agar implementasi PP Tunas berjalan efisien, proporsional, dan tidak menghambat inovasi ekosistem digital nasional.

Ini merupakan langkah strategis Hitztar dalam memperluas bisnis ke industri entertainment digital seiring pesatnya pertumbuhan creator economy.

Pemerintah ingin memastikan prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari platform digital.

Garuda TV berkomitmen mengoptimalkan distribusi konten Jazz Goes To Campus "The City Series" melalui berbagai kanal, memastikan semangat jazz menjangkau audiens lebih luas dan memperkaya wawasan musik di Indonesia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya keadilan distribusi royalti digital bagi kreator di forum ASEAN CMO Bali, menyoroti tantangan global dan inisiatif Indonesia untuk sistem yang lebih transparan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti ketimpangan royalti digital di platform ASEAN. Dengan potensi pasar 700 juta jiwa, distribusi pendapatan bagi pencipta karya masih jauh dari kata adil.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak transparansi kepatuhan platform digital serta mekanisme pengaduan yang efektif demi suksesnya implementasi PP Tunas, memastikan perlindungan anak di ruang digital.