Pemerintah Siapkan Tata Kelola Platform yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Pemerintah ingin memastikan prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari platform digital.

Pemerintah Indonesia menyiapkan pendekatan baru dalam tata kelola platform digital yang lebih terbuka, terukur, dan melibatkan banyak pihak.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan tantangan utama tata kelola platform digital di Asia Tenggara bukan lagi sekadar membuat aturan, tetapi memastikan prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari platform digital.

“Saya pikir kita bisa mulai dengan adanya kesenjangan, kesenjangan yang hilang, atau lapisan yang hilang antara prinsip tingkat tinggi dan praktik operasional,” ujarnya dalam forum UNESCO Capacity Building Workshops for Southeast Asia Regulators, Digital Platforms, and Civil Society di Semarang, Kamis (07/05/2026).

Pembatasan Usia

Ia menilai kawasan Asia Tenggara memiliki kompleksitas tinggi karena dihuni sekitar 700 juta penduduk dengan lebih dari 1.200 bahasa yang digunakan di berbagai negara.

Indonesia sendiri memiliki sekitar 700 bahasa daerah.

“Keragaman ini perlu ditangani secara khusus,” kata Wamen Nezar.

Oleh karena itu, Indonesia mulai menggeser pendekatan dari pengendalian konten menuju tata kelola tingkat sistem.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah ialah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

“Pembatasan usia ini adalah apa yang kami sebut instrumen tingkat sistem,” jelasnya.

Dalam forum yang dihadiri regulator, platform digital, akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi internasional dari berbagai negara Asia Tenggara itu, Wamen Nezar menegaskan Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan ruang digital.

“Pendekatan untuk mengatur platform ini haruslah seimbang. Bagaimana melindungi hak-hak warga negara, dan bagaimana menjadikan platform ini platform yang aman dan terlindungi bagi semua orang,” tuturnya.



Tiga Pilar Utama

Menurut dia, pendekatan yang terlalu menitikberatkan keamanan dapat mengurangi ruang kebebasan sipil.

Sebaliknya, kebebasan tanpa tata kelola juga dapat membuka ruang penyebaran disinformasi dan misinformasi.

“Pendekatan regulator adalah bagaimana menyeimbangkan kedua hal ini,” katanya.

Wamen Nezar menyebut Indonesia kini membangun tata kelola digital melalui tiga pilar utama, yakni penguatan kerangka hukum, tata kelola sistemik untuk kelompok rentan, serta literasi digital dan dialog multipemangku kepentingan.

Ia mencontohkan pembaruan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai bagian dari pembaruan arsitektur hukum digital nasional.

“Regulasi saja tidak dapat menghasilkan ekosistem digital yang sehat,” ujarnya.

Pemerintah juga melibatkan platform digital, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan dalam program literasi digital nasional yang menjangkau puluhan juta masyarakat.

Indonesia Siap Uji Coba



Dalam diskusi tersebut, Indonesia juga menyatakan kesiapan menjadi salah satu negara yang menguji penerapan penilaian risiko sistemik platform digital berbasis hak asasi manusia di kawasan ASEAN.

“Saya pikir Indonesia siap untuk menguji coba pendekatan ini berdasarkan PP TUNAS dan untuk berbagi temuan dengan mitra ASEAN kita,” ungkap Wamen Nezar Patria.

Wamen Nezar menegaskan tata kelola digital tidak dapat dibangun melalui negosiasi tertutup antara pemerintah dan platform digital semata.

“Salah satu hal yang harus kita hentikan adalah memperlakukan tata kelola platform digital sebagai serangkaian negosiasi bilateral, ad hoc, dan penutupan antara pemerintah dan platform individual,” tegasnya.

Menurut dia, tata kelola platform digital ke depan harus dibangun secara institusional, sistematis, dan transparan dengan melibatkan regulator, platform digital, masyarakat sipil, jurnalis, akademisi, hingga kelompok muda.

Ia juga menyebut kerja sama ASEAN dan UNESCO menjadi langkah penting untuk membangun standar tata kelola platform digital regional yang lebih akuntabel sekaligus tetap menghormati kebebasan berekspresi.

“Tujuannya adalah lingkungan digital yang melindungi pengguna, terutama yang paling rentan, tanpa mengurangi ruang publik yang terbuka, plural, dan demokratis,” tandasnya.