Wacana Kenaikan Tunjangan DPRD se-Bali, Gubernur Koster Sebut Beban Anggota Dewan Berat

DPRD Bali resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang penambahan Penyertaan Modal BPD Bali sebesar Rp445 miliar, langkah strategis untuk memperkuat ketahanan bank dan menghadapi kebijakan OJK terkait kategori KBMI.

Gubernur Bali Wayan Koster mendesak percepatan cakupan BPJS Tenaga Kerja Pekerja Rentan Bali, termasuk rohaniawan, petani, dan nelayan, demi mencapai perlindungan sosial menyeluruh. Apa langkah selanjutnya?

Tunjangan tersebut juga tidak masuk dalam pembahasan saat rapat paripurna tentang APBD Bali tahun 2025-2026, yang dilaksanakan, Senin (29/9).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan konsultasi ke Mendagri terkait evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Kepri yang mencapai Rp15 juta/bulan. Mengapa evaluasi ini penting?

Tunjangan perumahan anggota DPRD Blora melonjak drastis hingga tiga kali lipat, memicu pertanyaan publik. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan besaran tunjangan perumahan DPRD merupakan regulasi dari pusat dan masih dalam kajian.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana mengevaluasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN menyusul sorotan publik terhadap nominal tunjangan yang tinggi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Akankah ada perubahan signifi

DPRD Bali menyerahkan hasil pendalaman KEK Kura Kura Bali ke Kejati Bali. Pansus TRAP meminta penyelidikan atas dugaan pelanggaran lingkungan dan tukar guling lahan oleh pengelola PT BTID.

DPRD Bali, melalui Pansus TRAP, bersinergi dengan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali untuk memperketat pengawasan tata ruang dan aset di Pulau Dewata, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan menertibkan aset terlantar.

DPRD Bali mengingatkan kembali seruan bersama terkait pelaksanaan Nyepi dan Takbiran di Bali yang berpotensi berbarengan, menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan antisipasi guna menjaga kekhusyukan ibadah.

Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan tidak khawatir menghadapi gugatan investor lift kaca Pantai Kelingking ke PTUN Denpasar, menegaskan kewenangan Pemprov Bali dalam tata ruang dan perizinan.

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali kebut penyelesaian dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai lokasi strategis. Pansus DPRD Bali berupaya tuntaskan kasus ini sebelum masa tugas berakhir pada 3 Maret 2026.

Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan syarat baru bagi Online Travel Agent (OTA) untuk mempromosikan hotel. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan menertibkan akomodasi ilegal di Bali.

Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan infrastruktur pariwisata Bali. Hal ini penting untuk menjaga kontribusi signifikan Bali terhadap ekonomi nasional dan mengatasi berbagai tantangan.

Gubernur Koster mengaku telah mendapatkan informasi soal adanya pembakaran sampah liar tersebut, dan menurutnya tidak semua warga di Bali membakar sampahnya.

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin apel akbar 11 ribu pecalang untuk memastikan Pengamanan Nyepi Bali berjalan optimal, terutama saat berhimpitan dengan Idul Fitri 1447 Hijriah, demi menjaga kondusivitas dan citra pariwisata.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho memastikan kesiapan Operasi Ketupat 2026 di Bali melalui audiensi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, demi kelancaran dua momentum hari raya keagamaan.

Terkait dengan data 20.631 anak putus sekolah dan 3.000 anak terlantar di Bali sebagaimana disampaikan Kajati Bali, Koster akan segera melakukan validasi.