Komisi V DPR RI Mendesak Bantuan Infrastruktur Pariwisata Bali Demi Jaga Kontribusi Ekonomi Nasional

Komisi V DPR RI secara aktif mendorong pemerintah pusat untuk memberikan bantuan signifikan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata di Bali. Desakan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan di Denpasar, Kamis, yang melibatkan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang krusial, mengingat lebih dari separuh perputaran ekonomi wisatawan mancanegara berasal dari pulau dewata. Gubernur Bali Wayan Koster juga hadir untuk memperkuat argumen tersebut dengan data konkret.

Tujuan utama dari desakan ini adalah untuk memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia. Dukungan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menjaga kesejahteraan masyarakat lokal serta mempertahankan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional.

Kontribusi Bali dan Urgensi Dukungan Pusat

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti kontribusi ekonomi Bali yang luar biasa, dengan sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi dari wisatawan mancanegara. Lebih dari separuh angka tersebut disumbangkan oleh Bali, menjadikannya pilar penting bagi devisa pariwisata nasional.

Lasarus mengingatkan bahwa kelalaian dalam mengelola Bali dapat mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi yang sangat besar bagi negara. Dia menekankan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk menjaga daya saing Bali relatif kecil dibandingkan dengan manfaat yang diberikan.

Sebagai contoh, Lasarus menyebutkan bahwa untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya memerlukan sekitar Rp3–4 triliun. Angka ini dianggap tidak sebanding jika dibandingkan dengan risiko kehilangan potensi pariwisata yang jauh lebih besar.

Tantangan Aksesibilitas dan Infrastruktur Mendesak

Selain masalah pendanaan, Komisi V DPR RI juga menyoroti kendala aksesibilitas penerbangan domestik yang menyulitkan wisatawan. Lasarus mengeluhkan sulitnya mencari tiket pesawat ke Bali, baik untuk keberangkatan maupun kepulangan, yang memerlukan perhatian serius.

Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan data kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta pada tahun 2025, tertinggi sepanjang sejarah, dengan total kunjungan 16,3 juta orang termasuk wisatawan domestik. Belanja wisman di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun, menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.

Koster menjelaskan bahwa ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur dasar sangat penting untuk mencegah penurunan kualitas pariwisata Bali.

Berbagai persoalan mendesak yang memerlukan bantuan pemerintah pusat meliputi abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, krisis air bersih, masalah pengelolaan sampah, serta keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.

• Percepatan pembangunan underpass Jimbaran.
• Pembangunan jalan nasional Pesanggaran–Canggu dan jalan wisata Klungkung–Karangasem.
• Pembangunan jalan lingkar Bali Utara.
• Pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.

Solusi dan Sinergi untuk Masa Depan Pariwisata Bali

Koster juga menyoroti lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim liburan dan hari raya yang menyebabkan kemacetan parah akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan. Hal ini menunjukkan perlunya solusi alternatif untuk distribusi lalu lintas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Koster mengusulkan adanya alternatif penyeberangan langsung dari Ketapang ke wilayah Bali utara atau timur. Tujuannya adalah untuk menghindari penumpukan kepadatan di satu titik saja, seperti yang sering terjadi di pelabuhan utama.

Rapat antara Komisi V DPR RI, para menteri, dan Gubernur Bali ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini krusial untuk memastikan pengembangan infrastruktur pariwisata Bali yang berkelanjutan dan menjaga posisinya sebagai destinasi unggulan dunia.

Sumber: AntaraNews