LIVE

Peluang Perpanjangan Masa Tugas Pansus TRAP DPRD Bali Menguat, Kawal Tata Ruang dan Perizinan

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali.

perizinan
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali. (AntaraNews)

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, memberikan sinyal kuat terkait potensi perpanjangan masa tugas Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) di Denpasar. Rapat pimpinan yang akan digelar pada Senin (2/3) mendatang dijadwalkan membahas kelanjutan Pansus TRAP yang seharusnya berakhir pada 3 Maret 2026 ini. Perpanjangan Pansus TRAP ini dipandang krusial untuk memastikan penegakan aturan terkait tata ruang dan perizinan di Pulau Dewata.

Sejak dibentuk pada pertengahan tahun 2025, Pansus TRAP DPRD Bali telah aktif mengusut berbagai dugaan pelanggaran perizinan dan tata ruang. Dukungan penuh dari Gubernur Bali, Wayan Koster, turut memperkuat posisi Pansus TRAP dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan Pansus TRAP dianggap masih sangat dibutuhkan untuk menjaga ketaatan terhadap regulasi yang berlaku.

Dewa Mahayadnya mengungkapkan bahwa "aura" perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun sangat terasa. Hal ini didasari oleh efektivitas kerja Pansus TRAP yang telah melakukan sidak, mendalami perizinan, dan menghasilkan rekomendasi penting bagi pemerintah daerah. Perpanjangan ini juga menjadi respons terhadap masukan dari masyarakat Bali.

Peran Penting Pansus TRAP dalam Penegakan Perda Baru

Kehadiran Pansus TRAP semakin relevan dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 4 tahun 2026. Perda ini mengatur tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee. Pansus TRAP diharapkan menjadi garda terdepan dalam penegakan Perda tersebut, memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan Bali.

Pansus TRAP, yang diisi oleh anggota dewan dari seluruh fraksi, telah menunjukkan komitmennya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran. Ketua DPRD Bali melihat bahwa kerja-kerja Pansus TRAP selama ini selalu berlandaskan aturan yang berlaku. Ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan bertanggung jawab di Bali.

Penindakan yang dilakukan Pansus TRAP merupakan bagian dari upaya mengadopsi masukan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat Bali mengharapkan adanya pengawasan ketat terhadap pembangunan dan investasi. Pansus TRAP menjadi jembatan antara aspirasi publik dengan penegakan hukum di lapangan.

Dewa Mahayadnya menegaskan bahwa tujuan Pansus TRAP bukanlah untuk menghambat investasi. Sebaliknya, Pansus TRAP bertujuan mengarahkan investor agar mengurus izin dan mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini demi pembangunan Bali yang berkelanjutan dan sesuai regulasi.

Dukungan Fraksi dan Harapan untuk Keputusan Lanjutan

Hingga saat ini, keempat fraksi di DPRD Bali tidak menyampaikan keberatan atas keberadaan Pansus TRAP. Soliditas dukungan ini menjadi indikasi kuat bahwa perpanjangan masa tugas Pansus TRAP memiliki peluang besar untuk disetujui. Konsensus di antara fraksi menunjukkan pengakuan terhadap urgensi dan efektivitas kerja Pansus TRAP.

Dewa Mahayadnya berharap rapat Pimpinan DPRD Bali pada Senin nanti akan menghasilkan keputusan positif. Keputusan tersebut diharapkan adalah melanjutkan masa tugas Pansus TRAP. Keberlanjutan Pansus TRAP akan memberikan dampak positif bagi penataan ruang dan perizinan di Bali.

Jika disetujui, keputusan perpanjangan ini selanjutnya akan diajukan kepada Gubernur Bali Wayan Koster untuk ditindaklanjuti izinnya. Proses ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Gubernur Koster sebelumnya juga telah mendukung keberadaan Pansus TRAP.

Pansus TRAP juga direncanakan akan menyerahkan seluruh rekomendasi dari hasil pendalaman puluhan kasus dugaan pelanggaran izin dan tata ruang kepada Gubernur Koster. Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi eksekutif untuk menindaklanjuti dan mengambil keputusan akhir. Ini memastikan bahwa upaya Pansus TRAP memiliki tindak lanjut konkret.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Terburuk di Dunia

{{caption}}
Said Iqbal Ajak Korban Penyekapan Kerja di Kantornya, Segini Gajinya

{{caption}}
Ironi Bupati Kuansing, Terseret Korupsi Saat Warga Dihantui Jalan Rusak

{{caption}}
Kasus Bupati Kuansing Coreng Nilai Luhur Tanah Pacu Jalur

{{caption}}
KPK Dalami Pertemuan Bupati Kuansing dengan Menteri Kehutanan

{{caption}}
Harry Kane Brace Lawan RD Kongo, Inggris Tantang Meksiko di 16 Besar Piala Dunia 2026

Topik Terkait
{{caption}}
DPRD Bali Serahkan Rekomendasi Pansus TRAP ke Wagub, Soroti KEK Kura Kura dan Lahan Negara

DPRD Bali serahkan Rekomendasi Pansus TRAP ke Wagub, soroti dugaan pelanggaran di KEK Kura Kura Bali dan bangunan di lahan negara Pejarakan Buleleng. Apa poin krusialnya?

Penegakan Hukum
{{caption}}
DPRD Bali Serahkan Berkas KEK Kura Kura Bali ke Kejati, Ada Dugaan Pelanggaran Lingkungan

DPRD Bali menyerahkan hasil pendalaman KEK Kura Kura Bali ke Kejati Bali. Pansus TRAP meminta penyelidikan atas dugaan pelanggaran lingkungan dan tukar guling lahan oleh pengelola PT BTID.

KEK Kura Kura Bali
{{caption}}
DPRD Bali Gandeng TNI Polri Perketat Pengawasan Tata Ruang dan Aset

DPRD Bali, melalui Pansus TRAP, bersinergi dengan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali untuk memperketat pengawasan tata ruang dan aset di Pulau Dewata, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan menertibkan aset terlantar.

Tata Ruang Bali
{{caption}}
DPRD Jabar Bentuk Pansus XIII, Siap Bedah Rapor Kinerja Pemprov Tahun 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) XIII untuk menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, memastikan akuntabilitas kinerja Pemprov Jabar.

DPRD Jabar
{{caption}}
Pansus TRAP Tak Gentar Hadapi Gugatan Investor Lift Kaca di Pantai Kelingking

Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan tidak khawatir menghadapi gugatan investor lift kaca Pantai Kelingking ke PTUN Denpasar, menegaskan kewenangan Pemprov Bali dalam tata ruang dan perizinan.

Penegakan Hukum
{{caption}}
Pansus DPRD Bali Tuntaskan Pelanggaran Tata Ruang Jelang Akhir Masa Tugas

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali kebut penyelesaian dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai lokasi strategis. Pansus DPRD Bali berupaya tuntaskan kasus ini sebelum masa tugas berakhir pada 3 Maret 2026.

Bali
{{caption}}
DPRD Bali Sidak KEK Kura-Kura Bali, Soroti Dugaan Perubahan Fungsi Tahura Ngurah Rai

Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan sidak ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali untuk mengecek dugaan perubahan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, memicu pertanyaan tentang mekanisme tukar guli

DPRD Bali
{{caption}}
DPRD Bali Dalami Sengketa Lahan Jimbaran, Rencanakan Pengukuran Ulang

Pansus TRAP DPRD Bali kembali mendalami kasus sengketa lahan Jimbaran antara masyarakat adat dan PT Jimbaran Hijau, dengan rencana pengukuran ulang untuk menuntaskan masalah.

Sengketa Lahan Jimbaran
{{caption}}
DPRD Jabar Bentuk Tiga Pansus, Tuntaskan Raperda Krusial Hingga Akhir 2025

DPRD Jawa Barat secara resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda penting, termasuk pajak daerah dan sumber daya air, hingga akhir 2025 demi regulasi berpihak masyarakat.

DPRD Jabar
{{caption}}
Gubernur Koster: OSS Jadi Penyebab Maraknya Pelanggaran Tata Ruang di Bali

Lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.

Wayan Koster
{{caption}}
DPR Dorong Kepastian Hukum Pertambangan Rakyat melalui Percepatan Perizinan

Anggota DPR RI mendesak pemerintah daerah untuk segera memproses perizinan demi mewujudkan kepastian hukum pertambangan rakyat, melindungi pilar ekonomi kerakyatan dan memastikan keberlanjutan usaha.

apri
{{caption}}
Pemprov Kepri Kembangkan KPBPB Bintan Karimun, Tarik Investasi dan Dorong Ekonomi Regional

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serius menggarap potensi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan Karimun. Langkah ini diharapkan menjadi daya tarik investasi utama dan motor penggerak ekonomi regional.

bintan karimun
{{caption}}
Pemkab Bogor Genjot Percepatan Perizinan Demi Dongkrak Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bogor serius mempercepat alur perizinan untuk mendorong investasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan Percepatan Perizinan Kabupaten Bogor ini diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal serta memberikan kepastian h

ekonomi lokal
{{caption}}
Pemkab Kapuas Bahas Integrasi Jalan Kapuas Industri dan Pengelolaan Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius mengkaji rencana integrasi jalan Kapuas industri sepanjang 50 kilometer dengan jalan kabupaten, demi optimalisasi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

aset daerah
{{caption}}
Layanan Jemput Bola Mudahkan Akses BBM Nelayan Karimunjawa

Pemerintah Kabupaten Jepara meluncurkan layanan jemput bola untuk mempermudah akses BBM Nelayan Karimunjawa terhadap solar bersubsidi dan perizinan penting, tingkatkan kesejahteraan.

bbm subsidi
{{caption}}
Kualitas Layanan DPMPTSP Aceh Raih Kategori Sangat Baik dengan IKM 93,63

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh berhasil meraih kategori layanan sangat baik berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada Februari 2026, menunjukkan komitmen tinggi terhadap Kualitas Layanan DPMPTSP Aceh.

banda aceh
{{caption}}
DPRD Bali Ingatkan Seruan Antisipasi Nyepi dan Takbiran, Kedepankan Toleransi

DPRD Bali mengingatkan kembali seruan bersama terkait pelaksanaan Nyepi dan Takbiran di Bali yang berpotensi berbarengan, menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan antisipasi guna menjaga kekhusyukan ibadah.

antisipasi
{{caption}}
Kejati Bali Terus Dalami Kasus SHM Tahura Ngurah Rai, Belum Ada Tersangka Ditetapkan

Kejaksaan Tinggi Bali mendalami Kasus SHM Tahura Ngurah Rai terkait 106 Sertifikat Hak Milik di kawasan konservasi. Penyidikan terus berjalan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

bali
{{caption}}
DPRD Bali Kukuhkan Komang Dyah Setuti sebagai Anggota PAW DPRD Bali Gantikan Almarhum Nyoman Ray Yusha

DPRD Bali resmi mengukuhkan Komang Dyah Setuti melalui proses Penggantian Antarwaktu (PAW DPRD Bali) untuk mengisi kekosongan kursi legislatif yang ditinggalkan almarhum Nyoman Ray Yusha, memastikan kesinambungan tugas dewan.

buleleng
{{caption}}
DPRD Bali Tutup Tiga Usaha di Munggu Akibat Pelanggaran Tata Ruang

DPRD Bali mengambil tindakan tegas dengan Penutupan Usaha Munggu yang melanggar tata ruang dan perizinan. Tiga usaha ditutup permanen karena beroperasi di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan tidak kooperatif.

badung
{{caption}}
DPRD Bali Segel Proyek Bali Handara Golf, Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Buleleng

Pansus TRAP DPRD Bali menyegel sejumlah proyek di Bali Handara Golf yang diduga kuat menjadi penyebab banjir besar di Buleleng, memicu pertanyaan tentang perizinan dan tata ruang.

bali handara golf
{{caption}}
DPRD Bali Setujui Raperda Penambahan Penyertaan Modal BPD Bali Rp445 Miliar, Dorong Kenaikan Kelas Bank

DPRD Bali resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang penambahan Penyertaan Modal BPD Bali sebesar Rp445 miliar, langkah strategis untuk memperkuat ketahanan bank dan menghadapi kebijakan OJK terkait kategori KBMI.

bpd bali