DPR Dorong Kepastian Hukum Pertambangan Rakyat melalui Percepatan Perizinan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengusulkan 20 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat. Usulan WPR Papua Tengah ini bertujuan menertibkan tambang ilegal sekaligus memberdayakan masyarakat adat dalam pengelolaan sektor pertamb

Kementerian Kehutanan RI menindaklanjuti permohonan izin tambang rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, memberikan sinyal positif bagi legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat. Proses Kementerian Kehutanan Izin Tambang Rakyat Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memacu pemenuhan administrasi bagi pemohon Izin Pertambangan Rakyat Gorontalo, dengan target realisasi pada April 2026, demi kepastian hukum dan kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) gencar mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) demi legalitas, penataan, dan keberlanjutan sektor tambang di wilayahnya.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang timah.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen perkuat legalitas tambang rakyat dengan Raperda IPR, janji kepastian hukum bagi penambang. Apa dampaknya bagi masa depan pertambangan di Babel?

Anggota DPR RI mendesak pemerintah menyusun Peta Jalan Tambang Rakyat demi kepastian usaha, pemerataan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Apa saja poin krusial yang harus ada di dalamnya untuk mewujudkan keadilan sumber daya?

Anggota DPR RI menyoroti krusialnya pasokan BBM dan batu bara untuk pembangkit listrik guna memastikan Ketahanan Energi Nasional dan keandalan listrik bagi masyarakat serta industri.

Menurutnya, penugasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Anggota DPR RI Nurdin Halid dukung penuh pembentukan UU Sistem Ekonomi Nasional. Ini krusial untuk mengukuhkan Ekonomi Pancasila, komitmen Presiden Prabowo Subianto sesuai konstitusi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serius menggarap potensi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan Karimun. Langkah ini diharapkan menjadi daya tarik investasi utama dan motor penggerak ekonomi regional.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius mempercepat alur perizinan untuk mendorong investasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan Percepatan Perizinan Kabupaten Bogor ini diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal serta memberikan kepastian h

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius mengkaji rencana integrasi jalan Kapuas industri sepanjang 50 kilometer dengan jalan kabupaten, demi optimalisasi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Jepara meluncurkan layanan jemput bola untuk mempermudah akses BBM Nelayan Karimunjawa terhadap solar bersubsidi dan perizinan penting, tingkatkan kesejahteraan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh berhasil meraih kategori layanan sangat baik berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada Februari 2026, menunjukkan komitmen tinggi terhadap Kualitas Layanan DPMPTSP Aceh.

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali.