Perizinan

Anggota DPR RI mendesak pemerintah daerah untuk segera memproses perizinan demi mewujudkan kepastian hukum pertambangan rakyat, melindungi pilar ekonomi kerakyatan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serius menggarap potensi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan Karimun. Langkah ini diharapkan menjadi daya tarik investasi utama dan motor penggerak ekonomi regional.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius mempercepat alur perizinan untuk mendorong investasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan Percepatan Perizinan Kabupaten Bogor ini diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal serta memberikan kepastian h

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius mengkaji rencana integrasi jalan Kapuas industri sepanjang 50 kilometer dengan jalan kabupaten, demi optimalisasi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Jepara meluncurkan layanan jemput bola untuk mempermudah akses BBM Nelayan Karimunjawa terhadap solar bersubsidi dan perizinan penting, tingkatkan kesejahteraan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh berhasil meraih kategori layanan sangat baik berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada Februari 2026, menunjukkan komitmen tinggi terhadap Kualitas Layanan DPMPTSP Aceh.

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur terus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di MPP Cianjur, menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat dan investor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan akan Wabup Sumedang Tindak Pegawai Nakal yang bermain dalam perizinan, menjamin kemudahan investasi dan proses yang transparan.

Kanwil BPN Jatim menunjukkan komitmennya dalam mendukung investasi dengan fasilitasi bimtek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha. Bagaimana langkah ini mempercepat perizinan?

Gubernur Bali Wayan Koster mengadukan maraknya 'pengendalian investasi asing Bali' yang mengambil jatah usaha rakyat kepada Wameninves, mendorong pengendalian ketat dan penindakan tegas.

Gubernur Pramono Anung memastikan Pembangunan Jakarta terus berlanjut meski ada efisiensi, mengungkap terobosan perizinan, dan rencana proyek kontroversial.

Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan tukin ASN ESDM naik 100 persen setelah mendapat restu Presiden, menuntut kinerja optimal dan bersih dari praktik lama.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebut Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai inovasi penting pangkas birokrasi dan dorong ekonomi lokal. Simak dampaknya!

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen vital memantau denyut nadi investasi Tangerang yang terus tumbuh pesat. Mengapa ini penting?

Satpol PP Jakarta Barat sedang melakukan penyelidikan prostitusi indekos Grogol di dua lokasi yang diduga menjadi sarang praktik terlarang. Akankah pemiliknya dikenai sanksi?

Puluhan warga Jakarta Barat yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum mengikuti Sidang Tipiring Pelanggar Perda dengan total denda belasan juta rupiah. Apa saja pelanggarannya?

Mal Pelayanan Publik Temanggung sukses memangkas waktu pengurusan perizinan dan meraih indeks kepuasan masyarakat 93%, menawarkan kemudahan akses layanan di satu lokasi.

Kebakaran melanda Kantor DPMPTSP Kalteng, namun Wakil Gubernur Edy Pratowo memastikan layanan perizinan tetap berjalan. Bagaimana strategi mereka menjaga layanan DPMPTSP Kalteng tetap optimal?