Regulasi Pertambangan

Mencegah bencana lingkungan, perusahaan tambang didorong untuk melakukan adopsi standar internasional tambang yang lebih ketat, menawarkan insentif menarik bagi pelaku industri.

Polda Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo gencar melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya, sebagai tindak lanjut instruksi Forkopimda untuk mendorong legalitas pertambangan dan menata aktivitas ilegal.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD setempat menyusun regulasi tata kelola tambang rakyat demi meningkatkan perekonomian daerah dan memastikan penerimaan pajak optimal, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Provinsi Banten akan memulai penutupan tambang ilegal di berbagai wilayah mulai pekan depan. Langkah ini diambil untuk mengendalikan kerusakan lingkungan dan menegakkan tata kelola pertambangan yang sah.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut baik kebijakan pemerintah yang membuka ruang bagi koperasi masuk sektor energi dan pertambangan, langkah strategis untuk keadilan ekonomi dan penguatan pengusaha muda.

Ombudsman RI Perwakilan Banten mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan Distribusi Galian C, guna menekan praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan yang semakin merajalela.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan PP Turunan UU Minerba 2025 yang batas waktunya telah lewat, demi kepastian hukum dan kedaulatan bangsa.

Keputusan Kementerian ESDM mencabut sementara 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi sorotan. Ini adalah momentum krusial untuk perbaikan tata kelola pertambangan dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan. Apa dampaknya?