regulasi pertambangan

Anggota DPR RI mendesak pemerintah daerah untuk segera memproses perizinan demi mewujudkan kepastian hukum pertambangan rakyat, melindungi pilar ekonomi kerakyatan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Dinas ESDM Riau intensifkan pengawasan tambang tanah berizin di Kampar, memastikan kepatuhan regulasi dan tata kelola profesional. Bagaimana langkah konkretnya untuk Pengawasan Tambang Riau?

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) serius perkuat pengawasan tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) demi lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat satuan tugas (satgas) percepatan izin pertambangan rakyat (IPR) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, demi tata kelola yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa menyusul permintaan perusahaan akibat anjloknya harga ekspor, memicu pertanyaan tentang kehati-hatian kebijakan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo meluruskan informasi, menegaskan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah ditetapkan sejak 2022 oleh Kementerian ESDM, serta berupaya mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) secara legal dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong percepatan legalisasi pertambangan rakyat di Kabupaten Sintang untuk kepastian hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tengah mengkaji pemberian diskresi terbatas untuk angkutan batu bara guna pasokan PLTU Bengkulu, namun dengan syarat ketat dan bersifat sementara.

Mencegah bencana lingkungan, perusahaan tambang didorong untuk melakukan adopsi standar internasional tambang yang lebih ketat, menawarkan insentif menarik bagi pelaku industri.

Polda Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo gencar melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya, sebagai tindak lanjut instruksi Forkopimda untuk mendorong legalitas pertambangan dan menata aktivitas ilegal.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD setempat menyusun regulasi tata kelola tambang rakyat demi meningkatkan perekonomian daerah dan memastikan penerimaan pajak optimal, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Provinsi Banten akan memulai penutupan tambang ilegal di berbagai wilayah mulai pekan depan. Langkah ini diambil untuk mengendalikan kerusakan lingkungan dan menegakkan tata kelola pertambangan yang sah.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut baik kebijakan pemerintah yang membuka ruang bagi koperasi masuk sektor energi dan pertambangan, langkah strategis untuk keadilan ekonomi dan penguatan pengusaha muda.

Ombudsman RI Perwakilan Banten mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan Distribusi Galian C, guna menekan praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan yang semakin merajalela.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan PP Turunan UU Minerba 2025 yang batas waktunya telah lewat, demi kepastian hukum dan kedaulatan bangsa.

Keputusan Kementerian ESDM mencabut sementara 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi sorotan. Ini adalah momentum krusial untuk perbaikan tata kelola pertambangan dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan. Apa dampaknya?