Optimalkan Akses Keadilan, Layanan Posbankum Kelurahan Bantul Siap Beri Bantuan Hukum

Puluhan kelurahan di Bantul kini memiliki Layanan Posbankum, fasilitas mediasi hukum yang mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana posbankum beroperasi dan peran strategisnya.

Di tengah hiruk pikuk aktivitas masyarakat, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kini memperkuat akses keadilan melalui fasilitas Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan. Inisiatif ini bertujuan menyediakan ruang mediasi bagi warga yang menghadapi permasalahan hukum ringan. Kehadiran posbankum diharapkan mampu menjadi solusi awal sebelum kasus berlanjut ke ranah peradilan.

Salah satu contoh nyata kesiapan layanan ini terlihat di Kelurahan Bangunharjo, Bantul, yang telah menyediakan ruangan khusus untuk posbankum. Ruangan ini, berukuran sekitar 6x7 meter, berfungsi sebagai sarana mediasi efektif bagi pihak-pihak yang bersengketa. Fasilitas tersebut menandai komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Posbankum ini tidak hanya melayani konsultasi hukum, tetapi juga memfasilitasi penyelesaian masalah melalui mediasi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, masyarakat kini memiliki wadah untuk mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan. Program ini merupakan kolaborasi strategis antara berbagai lembaga pemerintah untuk kesejahteraan warga.

Kesiapan dan Fungsi Utama Layanan Posbankum di Bantul

Saat ini, sebanyak 75 kelurahan di Kabupaten Bantul telah memiliki dan mengoperasikan posbankum, menunjukkan cakupan layanan yang luas bagi masyarakat. Setiap kelurahan telah menyiapkan ruangan khusus untuk mendukung operasional layanan bantuan hukum ini. Kesiapan infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada warga.

Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Bantul, Suparman, posbankum di kelurahan siap menerima konsultasi hukum dan memfasilitasi penyelesaian masalah hukum ringan. Layanan ini dirancang untuk menangani kasus-kasus yang memungkinkan penyelesaian melalui mediasi atau kesepakatan. Ini termasuk tindak pidana ringan dan sengketa lain yang dapat diselesaikan secara restoratif.

Posbankum juga melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat kelurahan setempat, unsur TNI/Polri seperti babinsa dan bhabinkamtibmas, dalam memberikan bantuan hukum. Keterlibatan multi-pihak ini memastikan pendekatan yang komprehensif dalam penanganan masalah. Harapannya, banyak kasus dapat diselesaikan di tingkat kelurahan tanpa perlu dibawa ke pengadilan.

Lebih dari sekadar penyelesaian kasus, posbankum juga diharapkan berperan aktif dalam pencegahan masalah hukum. Masyarakat dapat berkonsultasi mengenai legalitas dokumen tanah atau isu lain yang berpotensi menimbulkan sengketa. Fungsi preventif ini krusial untuk menjaga harmoni dan ketertiban di tengah masyarakat.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Dukungan Pemerintah untuk Posbankum

Pembentukan posbankum merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Mahkamah Agung, serta pemerintah daerah. Sinergi ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan akses keadilan yang merata. Program ini memperluas jangkauan bantuan hukum yang sebelumnya hanya fokus pada warga miskin.

Pemerintah Kabupaten Bantul merespons positif program posbankum ini, bahkan memberikan dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKel). Dukungan finansial ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa. Adanya alokasi anggaran memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan layanan hukum di tingkat kelurahan.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga menyatakan dukungannya penuh terhadap pendirian posbankum di seluruh kelurahan di wilayahnya. Beliau menekankan peran strategis posbankum dalam menjaga harmoni sosial dan mendorong keteraturan hidup masyarakat. Penyelesaian masalah hukum sejak dini melalui musyawarah dapat mempertahankan nilai "guyub rukun" di masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DIY, Agung Rektono Seto, menyoroti potensi konflik sosial dan hukum di DIY. Oleh karena itu, keberadaan posbankum di tingkat kelurahan menjadi sarana penyelesaian konflik yang paling dekat dengan masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan di tingkat akar rumput. Kanwil Kemenkumham DIY berkolaborasi erat dengan pemerintah daerah untuk membentuk 438 posbankum di seluruh DIY.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pendekatan Keadilan Restoratif

Posbankum di kelurahan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang paham hukum dari lingkup kelurahan itu sendiri, bahkan membuka kesempatan bagi pengacara relawan. Suparman menjelaskan bahwa ini adalah kekuatan masyarakat yang dihimpun secara non-struktural untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Konsep ini menekankan bahwa posbankum bukan merekrut pegawai bergaji, melainkan mengoptimalkan potensi lokal.

Layanan ini berfokus pada mediasi dan bukan bersifat mengadili, berbeda dengan lembaga peradilan. Posbankum berfungsi sebagai fasilitator untuk mencapai musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, para pihak tetap memiliki hak untuk melanjutkan kasus ke pengadilan.

Pemerintah Kabupaten Bantul berharap, permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat rukun tetangga (RT) atau pedukuhan. Posbankum menjadi solusi ketika penyelesaian di tingkat bawah belum tercapai. Pendekatan ini sejalan dengan asas negara Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat.

Dengan demikian, posbankum hadir sebagai kebijakan yang mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, memperkuat sistem peradilan di tingkat akar rumput. Ini adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam memastikan setiap warga memiliki akses yang setara terhadap keadilan, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan penyelesaian konflik secara damai.

Sumber: AntaraNews