Pos Bantuan Hukum

Kemenkumham NTT meluncurkan SuperApp PASTI, inovasi digital yang mengoptimalkan akses layanan hukum bagi masyarakat, menjamin kemudahan dan jangkauan tanpa batas.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Mamuju terbukti sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, bahkan sebelum sampai ke pengadilan, sehingga program ini diharapkan terus berlanjut.

Kemenkum Kalsel dan Korem 101/Antasari bersinergi memperkuat hukum, memperluas akses keadilan, dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kalsel. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengumumkan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di 75 kelurahan, mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian kasus ringan secara mediasi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan membuktikan akses keadilan kini tak lagi terpusat di kota, menjangkau masyarakat terpencil.

Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo membentuk 729 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, memperkuat akses keadilan gratis bagi masyarakat. Bagaimana layanan ini akan beroperasi secara penuh?

Pemprov Sumut sukses menuntaskan 106 kasus masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif. Simak bagaimana program ini memberikan perlindungan hukum humanis dan efisien.

Kabupaten Mahulu berhasil mendirikan Pos Bantuan Hukum Kampung di seluruh desanya, memastikan akses keadilan bagi warga miskin dan rentan. Pencapaian ini diganjar penghargaan Kemenkumham, lho!

Pemerintah Provinsi Maluku membentuk Pos Bantuan Hukum di desa untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Program ini wujud semangat orang basudara dan pemerataan keadilan sosial.

Kemenkum Kalsel menilai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat relevan untuk masyarakat Barito Kuala, mendekatkan akses keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum lebih cepat di tingkat lokal.

Kemenkum Kalsel gencar optimalkan potensi daerah Tanah Laut melalui perlindungan hukum. Bagaimana langkah strategis ini akan mendongkrak perekonomian lokal dan akses keadilan bagi masyarakat?