LIVE

Tahukah Anda? Posbankum di Desa/Kelurahan Perkuat Akses Keadilan, Kurangi Beban Pengadilan

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

posbankum
Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (AntaraNews)

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, menegaskan pentingnya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pembentukan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau. Tujuannya adalah menjadi wadah efektif bagi penyelesaian sengketa serta peningkatan kesadaran hukum warga.

Kemenkumham Sulut secara gencar melakukan penyuluhan hukum di wilayah berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa ini. Upaya tersebut berfokus pada penyelesaian konflik non-litigasi, melibatkan kepala desa sebagai juru damai.

Peran Strategis Posbankum dalam Akses Keadilan

Posbankum hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Keberadaannya sangat vital untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum. Ini sejalan dengan cita-cita negara untuk memperluas akses keadilan.

Selain sebagai pusat layanan, Posbankum juga berfungsi sebagai wadah penyelesaian sengketa di tingkat akar rumput. Dengan demikian, tidak semua persoalan hukum harus berakhir di meja persidangan. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi beban perkara yang menumpuk di pengadilan.

Kurniaman Telaumbanua, Kakanwil Kemenkumham Sulut, menyatakan, "Posbankum hadir memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum dan pendampingan hukum bagi masyarakat." Pernyataan ini menggarisbawahi multifungsi Posbankum.

Upaya ini juga mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai penyuluhan. Kemenkumham Sulut aktif menyelenggarakan kegiatan ini di berbagai daerah. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban hukum mereka.

Implementasi dan Dukungan Pemerintah Daerah

Implementasi Posbankum dan Kelompok Kelurahan Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi kunci keberhasilan program ini. Rachmat Pontoh, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menekankan pentingnya penerapan di lapangan. SK pembentukan yang singkat harus diikuti dengan aksi nyata di desa dan kelurahan.

Pemerintah daerah, khususnya Pemda Bolmut, memberikan apresiasi positif terhadap inisiatif Kemenkumham Sulut. Mereka menyambut baik peran sangadi atau kepala desa sebagai 'peacemaker' atau juru damai. Konsep ini memungkinkan penyelesaian masalah kecil tanpa harus melalui proses hukum formal yang rumit.

Penyuluh Hukum Madya, Reba Paputungan, menjelaskan lebih lanjut mekanisme pembentukan Posbankum. Ia menyoroti peran penting paralegal dan juru damai dalam operasionalisasi Posbankum. Aspek legitimasi, anggaran, dan sarana prasarana juga menjadi perhatian utama untuk keberlangsungan program ini.

Reba Paputungan menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk memperluas akses keadilan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan hukum di tingkat desa dan kelurahan juga menjadi prioritas. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Fakta Baru Perilaku Koruptor di Indonesia, Makin Mengkhawatirkan

{{caption}}
Orang Tua Siswi Sekolah Rakyat Menangis di Hadapan Prabowo

{{caption}}
Bertemu Prabowo, Siswa Sekolah Rakyat Curhat Pernah Dibully hingga Tak Mau Sekolah

{{caption}}
Cita-Cita Siswa Sekolah Rakyat Ingin jadi Menteri Pendidikan

{{caption}}
Prabowo Beri Arahan Khusus ke Seskab Teddy soal Sekolah Rakyat

{{caption}}
Prabowo: Banyak Orang Berhasil Berasal dari Keluarga Miskin

Topik Terkait
{{caption}}
Kemenkum Malut Perkuat Posbankum di Desa, Perluas Akses Bantuan Hukum Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

Kemenkum Malut
{{caption}}
Kanwil Kementerian Hukum Kalbar Perkuat Pos Bantuan Hukum Desa di Mempawah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kementerian Hukum Kalbar) terus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdeskel) di Kabupaten Mempawah, memastikan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah.

mediasi
{{caption}}
Menkum Resmikan 1.166 Posbankum NTB, Pastikan Akses Keadilan Merata di Setiap Desa

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan 1.166 Posbankum NTB di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses bantuan hukum merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

Bantuan Hukum Gratis
{{caption}}
Kemenkum Sulsel Dorong Posbakum Desa/Kelurahan Perluas Akses Keadilan Masyarakat

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Kemenkum Sulsel
{{caption}}
Pemerataan Akses Hukum: Kemenkum-Pemkab Deli Serdang Bentuk Posbankum Deli Serdang, 152 Desa Telah Punya!

Kemenkum Sumut dan Pemkab Deli Serdang bersinergi membentuk Posbankum Deli Serdang untuk pemerataan akses hukum. Temukan bagaimana inisiatif ini menjangkau masyarakat dan menyelesaikan sengketa!

Posbankum Deli Serdang
{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenkum Sumut Sokong Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan, Targetkan Keadilan Restoratif

Kemenkum Sumut gencar mendukung pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif, mempermudah akses hukum bagi masyarakat dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

sumatera utara
{{caption}}
Kemenkum Kalsel Perluas Akses Keadilan di 13 Kabupaten/Kota, Posbankum Desa Jadi Kunci

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel memperluas jangkauan akses keadilan di 13 kabupaten/kota dengan mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa. Bagaimana langkah ini mendekatkan hukum kepada masyarakat?

Akses Keadilan
{{caption}}
Fakta Unik Pos Bantuan Hukum: Kemenkum Kalsel Sebut Posbankum Relevan untuk Masyarakat Batola

Kemenkum Kalsel menilai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat relevan untuk masyarakat Barito Kuala, mendekatkan akses keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum lebih cepat di tingkat lokal.

Pos Bantuan Hukum
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Perkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat Lewat Inovasi Mapparede Hukum di Pulau Karampuang

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

bantuan hukum
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Layanan Posbankum di Kelurahan Medan untuk Akses Keadilan

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

akses keadilan
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan OBH Demi Optimalisasi Posbankum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

akses keadilan
{{caption}}
Pemkab HSU Penuhi Hak Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Perda Diperbarui

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperbarui Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu dan memperkuat kesetaraan di mata hukum.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Babel Perkuat Akses Hukum: Monitor Posbankum Desa Jeruk dan Batu Belubang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

akses hukum
{{caption}}
Kemenkum Sulteng Perkuat Kualitas Layanan Posbankum di Tolitoli, Pastikan Akses Keadilan Merata

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah perkuat kualitas layanan Posbankum di Tolitoli, memastikan pelaporan akurat dan akses keadilan merata bagi masyarakat. Simak upaya peningkatan ini!

akses keadilan
{{caption}}
Kanwil Kementerian Hukum Kalteng Optimalkan Bantuan Hukum Warga Miskin Melalui Adendum Anggaran

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

akses keadilan
{{caption}}
PERADI SAI Dorong Transformasi Profesi Advokat Indonesia: Modern, Adaptif, dan Berdaya Saing Global

PERADI SAI berkomitmen mendorong transformasi profesi advokat Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif, menjawab tantangan kompleksitas hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

advokat indonesia
{{caption}}
Kementerian Hukum Kalbar Perkuat Peran Paralegal di Kubu Raya

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Pastikan Posbankum Jangkau Seluruh Desa di Aceh, Akses Keadilan Makin Merata

Program pos bantuan hukum (posbankum) dari Kemenkum kini telah menjangkau seluruh desa di Aceh, memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkumham NTT Luncurkan SuperApp PASTI: Optimalkan Akses Layanan Hukum Digital untuk Masyarakat

Kemenkumham NTT meluncurkan SuperApp PASTI, inovasi digital yang mengoptimalkan akses layanan hukum bagi masyarakat, menjamin kemudahan dan jangkauan tanpa batas.

akses keadilan
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran OBH, Jamin Bantuan Hukum Gratis

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran OBH terkait pungutan biaya. Langkah tegas ini memastikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, menjaga integritas program nasional.

akses keadilan