Kemenkum Sulteng Perkuat Kualitas Layanan Posbankum di Tolitoli, Pastikan Akses Keadilan Merata

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit di Kabupaten Tolitoli. Tujuannya adalah memperkuat layanan pelaporan pos bantuan hukum (posbankum) desa/kelurahan agar lebih optimal.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan pentingnya peran posbankum sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan. Ia menegaskan, pelaporan yang tertib dan akurat sangat krusial untuk mengukur serta mengevaluasi layanan secara berkelanjutan. Penguatan sistem pelaporan menjadi bagian fundamental dalam meningkatkan kualitas bantuan hukum bagi masyarakat.

Tim Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaporan layanan posbankum berjalan sesuai mekanisme. Pendampingan ini bertujuan agar proses administrasi tertib, akurat, dan selaras dengan ketentuan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi penerima manfaat bantuan hukum.

Penguatan Sistem Pelaporan Posbankum

Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa posbankum merupakan ujung tombak dalam memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelaporan menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas layanan yang diberikan. Pelaporan yang akurat memungkinkan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan di masa mendatang.

Penguatan sistem pelaporan ini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan mutu layanan bantuan hukum secara keseluruhan. Tim Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng secara proaktif melakukan pendampingan. Mereka memastikan setiap pelaporan posbankum di tingkat desa dan kelurahan mematuhi standar yang ditetapkan oleh BPHN.

Pendampingan ini mencakup verifikasi data dan prosedur pelaporan. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat terlayani dengan baik dan tepat sasaran.

Pendampingan Langsung di Tolitoli

Kegiatan penguatan layanan posbankum ini menyasar lima kelurahan dan dua desa di Kabupaten Tolitoli. Lokasi yang dikunjungi meliputi Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Panasakan, Kelurahan Baru, Kelurahan Nalu, dan Kelurahan Tambun. Selain itu, Desa Buntuna dan Desa Dadakitan juga menjadi fokus pendampingan tim Kemenkum Sulteng.

Kunjungan ini melibatkan sinergi erat dengan pemerintah daerah setempat, termasuk Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli serta Camat Baolan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat akses keadilan di wilayah desa dan kelurahan. Dialog intensif dilakukan dengan lurah dan kepala desa untuk memahami implementasi layanan posbankum di lapangan.

Tim juga mendiskusikan kendala teknis yang dihadapi serta mencari upaya optimalisasi pelaporan melalui sistem daring. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang diberikan relevan dengan kondisi aktual di masing-masing wilayah. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Mengatasi Kendala Teknis dan Sinergi Berkelanjutan

Dari hasil koordinasi dan dialog di lapangan, ditemukan beberapa kendala teknis yang menghambat proses pelaporan posbankum. Kendala utama meliputi keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah serta gangguan (error) pada laman pelaporan resmi BPHN. Permasalahan ini tentu mempengaruhi kelancaran proses administrasi dan pencatatan layanan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, tim Kemenkum Sulteng segera memberikan pendampingan langsung kepada aparatur desa dan kelurahan. Pendampingan ini berfokus pada tata cara pelaporan melalui tautan resmi BPHN. Simulasi penginputan data layanan juga dilakukan untuk memastikan pemahaman prosedur administrasi yang benar.

Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga pembinaan berkelanjutan. Tujuannya adalah menjadikan layanan posbankum semakin profesional dan akuntabel di mata masyarakat. Renaldy menekankan, sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sulteng adalah kunci keberhasilan implementasi posbankum. Koordinasi yang solid dan pendampingan berkelanjutan akan memastikan posbankum tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen penuh mendorong peningkatan kualitas layanan posbankum agar lebih responsif dan akuntabel.

Sumber: AntaraNews