Fakta Unik Pos Bantuan Hukum: Kemenkum Kalsel Sebut Posbankum Relevan untuk Masyarakat Batola

Kemenkum Kalsel menilai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat relevan untuk masyarakat Barito Kuala, mendekatkan akses keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum lebih cepat di tingkat lokal.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Fakta Unik Pos Bantuan Hukum: Kemenkum Kalsel Sebut Posbankum Relevan untuk Masyarakat Batola
Kemenkum Kalsel menilai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat relevan untuk masyarakat Barito Kuala, mendekatkan akses keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum lebih cepat di tingkat lokal. (Merdeka.com)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan pentingnya keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyatakan bahwa Posbankum sangat relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Pernyataan ini disampaikan Alex Cosmas Pinem saat melakukan audiensi dengan Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, di Marabahan pada hari Senin, 25 Agustus. Kehadiran Posbankum diharapkan mampu menjadi solusi cepat bagi berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Ini berarti masyarakat tidak perlu lagi menunggu penyelesaian masalah hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

Inisiatif ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendekatkan akses keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Posbankum dirancang sebagai garda terdepan layanan hukum di tingkat lokal, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan.

Mendekatkan Akses Keadilan Melalui Posbankum

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tengah masyarakat merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memastikan keadilan dapat diakses oleh siapa saja. Alex Cosmas Pinem menekankan bahwa Posbankum akan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang komprehensif. Ini termasuk informasi hukum yang akurat dan terpercaya.

Selain itu, Posbankum juga akan memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi untuk penyelesaian sengketa secara damai. Layanan pendampingan litigasi maupun non-litigasi juga akan diberikan, memastikan masyarakat tidak berjuang sendiri dalam menghadapi proses hukum. Bahkan, Posbankum akan menjadi rujukan advokasi bagi kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh profesional hukum.

Dengan demikian, Pos Bantuan Hukum tidak hanya sekadar menyediakan informasi, tetapi juga memberikan dukungan praktis. Ini membantu masyarakat dalam menavigasi kompleksitas sistem hukum. Alex Cosmas Pinem berharap setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Barito Kuala dapat memiliki Posbankum, memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses keadilan.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Harapan Masa Depan

Selain program Pos Bantuan Hukum, Kanwil Kemenkumham Kalsel juga siap memberikan dukungan pada aspek lain yang krusial bagi daerah. Ini mencakup perlindungan kekayaan intelektual yang penting untuk mendorong inovasi lokal. Pendampingan dalam proses pembentukan produk hukum daerah juga akan diberikan, mulai dari analisis hukum hingga harmonisasi produk hukum daerah.

Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, menyambut baik inisiatif dan program yang disampaikan oleh Kemenkumham Kalsel. Ia memberikan apresiasi tinggi atas upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan peserta pelatihan paralegal di setiap desa.

Audiensi ini menjadi penanda kuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat akses keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posbankum diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan yang merata di seluruh wilayah Batola.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi